DONY IRAWAN SIREGAR Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2023

Skripsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya merupakan landasan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan dan Kebudayaan. Pada 6 ayat 5 dan 6 mengatur penyelenggaraan, pengelolaan, memelihara dan melestarikan daya tarik wisata di wilayahnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya disebutkan bahwa Balai Pelestarian Cagar Budaya bertugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan situs bersejarah di wilayah kerjanya. Ketika sudah memiliki landasan aturan untuk mengelola situs bersejarah, namun masih tidak dapat dikelola secara baik di beberapa situs, dengan alasan yang belum menjadi prioritas utama dan masih kecilnya akomodasi anggaran yang terbatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat melihat bagaimana pengelolaan situs bersejarah di Provinsi Aceh melalui pendekatan collaborative governance serta dapat mengetahui hambatan yang dialami dalam melaksanakan pengelolaan situs bersejarah. Penelitian ini menggunakan teori Bryson dkk (2006) sebagai pisau analisis yang meliputi initial condition, process components, strukture and governance, contingencies and constraints, and outcomes and accountailities dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kolaborasi dilakukan dalam pengelolaan situs bersejarah di Aceh pada indikator initial condition ada disetiap instansi, Pada Indikator contingencies and constraints, outcomes and accountabilities, structure and governance, process components masih terdapat hambatan di beberapa poin yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan tersebut. Kendala yang dialami dalam pengelolaan situs bersejarah di Aceh seperti masih kecilnya anggaran, dan belum menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Aceh terhadap pengelolaan situs bersejarah di Aceh. Untuk itu, diharapkan pemerintah Aceh dapat memasukkan masalah pengelolaan situs ini menjadi salah satu prioritas pemerintah Aceh dan meningkatkan Alokasi anggaran dengan mengajak pihak terkait, baik itu dari ruang lingkup pemerintahan sendiri dan pihak swasta yakni MAPESA dan pihak lainnya, sehingga setiap situs dapat menjadi terawat dan terjaga dengan baik. Kata kunci: Collaborative Governance, Pengelolaan Situs Bersejarah, Aceh. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 112811 2023-07-17 15:36:50 2023-07-17 16:03:52 machine generated