Qudfatul Munira Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2023

Skripsi

Sekretariat Daerah Aceh merupakan unsur pembantu Pemerintah yang salah satu tugasnya adalah melakukan Evaluasi SOP. Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Aceh merupakan salah satu unsur yang menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan reformasi birokrasi dengan cara mempermudah kinerja serta tata kelola Pemerintah Aceh. Namun dalam pelaksanaannya Sekretariat Daerah Aceh belum melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Aceh. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Aceh yang membuktikan bahwa Sekretariat Daerah Aceh belum melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab serta hambatan Sekretariat Daerah Aceh sehingga tidak melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Aceh. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi kebijakan James E. Anderson dan Teori Reformasi Birokrasi Sedarmayanti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data primer dan data sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan terdapat penyebab sehingga Sekretariat Daerah Aceh tidak melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Aceh yaitu pertama perilaku ASN yang belum profesional, kedua tahap evaluasi tidak dilakukan berdasarkan Undang- undang, ketiga Mutasi jabatan pejabat Sekretariat Daerah Aceh dan keempat tidak adanya pemberian penghargaan atau sanksi. Kemudian terdapat hambatan sehingga Sekretariat Daerah Aceh tidak melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Aceh yaitu pertama Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang belum menyelesaikan peta proses bisnis instansi pemerintah, kedua Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas dan ketiga Pemerintah pusat tidak memberikan contoh konkrit tata cara penyusunan peta proses. Disarankan Sekretariat Daerah Aceh, Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) serta Pemerintah Pusat agar dapat menyegerakan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Aceh agar tercapai reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel. Kata Kunci: Evaluasi, Standard Operating Prosedures (SOP), Peta Proses Bisnis 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 112633 2023-07-10 12:28:55 2023-07-10 14:21:01 machine generated