ANALISIS POLITIK PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) SAMSUL BAHRI DAN RIZAL FALEVI KIRANI SEBAGAI ANGGOTA DPRA OLEH PNA | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

ANALISIS POLITIK PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) SAMSUL BAHRI DAN RIZAL FALEVI KIRANI SEBAGAI ANGGOTA DPRA OLEH PNA


Pengarang

Rimbun Nasip - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Novita Sari - 199111012019032028 - Dosen Pembimbing I
Ubaidullah - 197805162009121001 - Dosen Pembimbing II
Iqbal Ahmady - 199104292019031015 - Penguji
Effendi Hasan - 197510012009121005 - Penguji



Nomor Pokok Mahasiswa

1510103010004

Fakultas & Prodi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201

Subject
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik., 2023

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

ABSTRAK

Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Samsul Bahri dan Rizal Falevi Kirani sebagai Anggota DPRA dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) merupakan konflik internal elite politik. Kontroversi yang diakibatkan dari beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik tersebut, baik itu faktor kepentingan kekuasaan, kepentingan pribadi, maupun kepentingan sosial. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Samsul Bahri dan Rizal Falevi Kirani sebagai Anggota DPRA dari PNA. Penelitian ini menggunakan Konsep Partai Politik Lokal dan Teori Konflik Elite Politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya deskriptif. Informan penelitian terdiri dari Ketua DPRA, Ketua DPP PNA, Sekretaris Jendral PNA, Akademisi serta pihak terkait yakni Samsul Bahri dan Rizal Falevi Kirani sebagai anggota DPRA. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Adapun hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa dalam penyelesaian konflik internal Partai Politik Lokal di Aceh yang berhubungan dengan konflik antara pimpinan dengan pimpinan, pimpinan dengan anggota dan anggota dengan anggota harusnya diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Putusan Mahkamah Partai mengikat para pihak yang berselisih. Kekuatan mengikat putusan yang dihasilkan oleh mahkamah partai politik dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik dapat dilihat dari sifat putusan mahkamah partai politik yang bersifat final dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik, akan tetapi turut juga diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dengan putusannya yang bersifat pertama dan terakhir dan hanya dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik dan juga diperkuat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kata Kunci: Pergantian Antar Waktu (PAW) Samsul Bahri dan Rizal Falevi sebagai anggota DPRA oleh PNA.

ABSTRACT The Proposal of Interim Replacement (PAW) for Samsul Bahri and Rizal Falevi Kirani as DPRA Members from The Nanggroe Aceh Party (PNA) is an internal conflict of the political elite. The controversy resulted from several factors that influenced the occurrence of the conflict, whether it was the factor of power interests, personal interests, or social interests. The purpose of this study is to find out the factors that influence the occurrence of the proposed Interim Change (PAW) of Samsul Bahri and Rizal Falevi Kirani as DPRA Members from PNA. This study uses the concept of local political parties and political elite conflict theory. The method used in this study uses a qualitative approach with a descriptive type of research. Research informants consisted of the Chair of the DPRA, Chair of the PNA DPP, Secretary General of PNA, Academics and related parties namely Samsul Bahri and Rizal Falevi Kirani as members of the DPRA. Data collection techniques were carried out by interviews and observation. As for the results of this study, it can be seen that in the settlement of internal conflicts of local political parties in Aceh related to conflicts between leaders and leaders, leaders and members and members and members should be resolved by the Party Court. The decision of the Party Court is binding on the disputing parties. The binding power of decisions made by political party courts in resolving political party internal disputes can be seen from the nature of political party court decisions which are final and binding based on the provisions of Article 32 paragraph (5) of the Political Party Law, but are also resolved through the District Court with its first and final decisions and can only appeal to the Supreme Court based on the provisions of Article 33 of the Political Party Law and also strengthened in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Keywords: Change over time (PAW) Samsul Bahri and Rizal Falevi as members of the DPRA by PNA.

Citation



    SERVICES DESK