Ici Hikmah Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum (S2) 2023 id Indonesia

Theses

EKSISTENSI KEUJRUEN BLANG SEBAGAI PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BIDANG PERSAWAHAN DI KABUPATEN PIDIE JAYA Ici Hikmah Teuku Muttaqin Mansur Sulaiman ABSTRAK Pasal 14 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 menyatakan penyelesaian secara adat meliputi penyelesaian secara adat di Gampong, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot. Sesuai dengan ketentuan qanun tersebut bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa melalui Keujruen blang, namun dimasyarakat Kabupaten Pidie Jaya eksistensi Keujruen blang masih sangat berperan aktif dimasyarakat, terbukti dengan hadirnya Keujruen blang di Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di Kecamatan Bandar Baru dan Meurah Dua masih dijadikan sebagai lembaga adat yang mengadili perselisihan-perselisihan pertanian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menjelaskan latar belakang terjadi sengketa bidang persawahan dalam masyarakat Pidie Jaya, untuk mengidentifikasi dan menjelaskan peran Keujruen blang dalam penyelesaian sengketa persawahan di Pidie Jaya, serta untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pengaturan yang ideal pelibatan Keujruen blang dalam menyelesaikan sengketa persawahan di Pidie Jaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis empiris yang mengutamakan data lapangannya sebagai data utama berfokus pada Eksistensi Keujruen Blang Sebagai Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa Bidang Persawahan di Kabupaten Pidie Jaya bertujuan untuk mendapatkan data sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ditemukan bahwa faktor penyebab terjadinya sengketa bidang persawahan dalam masyarakat Pidie Jaya yaitu faktor berselisih paham, emosi yang tak terbendung, kurangnya komunikasi antar petani dan kurangnya pendidikan dan keagamaan petani. Peran Keujruen blang dalam penyelesaian sengketa persawahan di Pidie Jaya yaitu menurut hukum adat di Aceh khususnya dalam mengatur persoalan-persoalan yang menyangkut penyelesaian sengketa bidang persawahan, Keujruen blang memiliki tugas antara lain bersama-sama dengan Imum Mukim,dan Keuchik menetapkan waktu mueu (menanam padi), memimpin gotong royong dan membersihkan semua saluran air untuk pengairan, menghukum para petani yang tidak bersedia bergotong royong, mengawasi kelancaran air yang mengalir ke saluran, menyelesaikan setiap sengketa yang timbul antara petani dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan turun ke sawah atau berkaitan dengan pembagian air yang merata dan mengatur pembagian air yang merata. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya agar perlu dikeluarkannya ketentuan Perundang-Undangan atau Qanun yang menjamin peran lembaga adat Keujruen blang dalam penyelesaian sengketa bidang persawahan yang mengakui peradilan adat Keujruen blang. Juga agar lembaga adat keujruen blang terus berkembang dan tidak hilang maka peran masyarakat aktif dalam mendukung adanya lembaga ini. Kata kunci: Eksistensi, Keujruen blang, Penyelesaian Sengketa. CUSTOMARY LAW 340.5 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 112110 2023-06-27 12:41:27 2023-08-24 10:11:42 machine generated