Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

AQIL MUFID
(2023) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 57)., pp., bibl.
(A. Malik Musa, S.H., M.Hum)

Faraidh merupakan hukum yang mengatur tentang harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian ahli waris. Hukum Islam mengatur bahwa anak luar nikah tidak diakui sebagai ahli waris dari ayahnya, menyebabkan mereka tidak dapat saling mewarisi. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 hakim menafsirkan lain terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU 1/1974, yaitu tentang legalitas nasab anak luar nikah yang dihubungkan kepada ayahnya serta keluarga ayahnya, dengan syarat bisa dibuktikan berdasarkan IPTEK dan alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah. Hal ini menimbulkan perbedaan pandangan antara hukum Islam dengan putusan tersebut yang memiliki dampak pada sistem pewarisan dalam Islam.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang legalitas anak luar nikah terhadap hak waris dari ayahnya setelah adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan dampak yang ditimbulkan setelah adanya putusan ini terhadap hak waris anak luar nikah dalam Islam.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, kemudian melakukan wawancara dengan ahli hukum Islam. Data yang telah diperoleh pada penelitian ditinjau dengan konsep yang dibangun berdasarkan hukum Islam.
Berdasarkan hasil penelitian, setelah adanya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan anak luar nikah dapat dihubungkan kepada ayahnya dengan dibuktikan berdasarkan IPTEK dan bukti lainnya yang sah. Hukum Islam tetap berpandangan secara syar’i bahwasanya dalam Islam tetap tidak diperbolehkan adanya legalitas terhadap anak zina yang menyebabkan diantara mereka menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga diantara mereka bisa saling mewarisi. Namun Islam menghubungkan nasab anak zina kepada ibunya serta keluarga ibunya, dan pemenuhan hak-hak anak zina dipenuhi oleh ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut bahwasanya tidak memiliki dampak apapun terhadap hak waris anak luar nikah dalam Islam. Tetap secara syar’i hak waris anak zina kepada ibunya adalah tetap, namun hak waris pada ayahnya tidak memiliki hak waris apapun diantara mereka.
Disarankan kepada hakim, dalam memutuskan suatu perkara kedepannya lebih mempertimbangkan segala aspek sehingga tidak menimbulkan perbedaan pendapat mendalam antar golongan, sehingga putusan lebih efektif dan menimbulkan sinkronisasi hukum. Harus ada regulasi khusus secara tegas terhadap hak-hak anak luar nikah bagaimana yang dilindungi haknya oleh negara, Sehingga hak-hak anak tersebut lebih jelas terlindungi.

ABSTRAK AQIL MUFID (2023) CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 46/PUU-VIII/2010 ON THE INHERITANCE OF CHILDREN OUT OF MARRIAGE VIEWED FROM ISLAMIC LAW Faculty of Law, Syiah Kuala University (vii, 57)., pp., biblIography. (A. Malik Musa, S.H., M.Hum) Faraidh is the law that regulates the inheritance of the heir, determines who is entitled to become the heir and what part of the heir. Islamic law stipulates that children out of wedlock are not recognized as heirs from their fathers, causing them to be unable to inherit from each other. Decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 the judge interpreted differently Article 43 Paragraph (1) Law 1/1974, namely regarding the legality of lineage of children out of wedlock connected to their father and father's family, provided that it can be proven based on science and technology and other evidence legally related by blood. This raises differences of opinion between Islamic law and the decision which has an impact on the inheritance system in Islam. This study aims to explain the views of Islamic law regarding the legality of children out of wedlock on inheritance rights from their father after the Constitutional Court's decision Number 46/PUU-VIII/2010 and the impact that this decision has on the inheritance rights of children out of wedlock in Islam. This study uses a normative juridical method, uses a literature approach, then conducts interviews with Islamic jurists. The data that has been obtained in the research is reviewed with concepts that are built based on Islamic law. Based on the results of the research, after the Constitutional Court decision No.46/PUU-VIII/2010 stated that children out of wedlock can be connected to their fathers by being proven based on science and technology and other valid evidence. Islamic law still holds a syar'i view that in Islam it is still not permissible for the legality of adultery to cause rights and obligations between them, so that they can inherit from each other. However, Islam links the lineage of the adulteress child to the mother and the mother's family, and the fulfillment of the rights of the adulteress child is fulfilled by the mother and the mother's family. Then after the Constitutional Court decision No. 46/PUU-VIII/2010 actually does not have any impact on the inheritance rights of children out of wedlock in Islam. Still according to syar'i the inheritance rights of the adulteress child to the mother are fixed, but the inheritance rights to the father do not have any inheritance rights between them. It is suggested to judges, in deciding a case in the future to consider all aspects more so as not to cause deep differences of opinion between groups, so that decisions are more effective and lead to legal synchronization. There must be strict special regulations regarding the rights of children out of wedlock which rights are protected by the state, so that the rights of these children are more clearly protected.