AQIL MUFID Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2023

Skripsi

ABSTRAK AQIL MUFID (2023) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 57)., pp., bibl. (A. Malik Musa, S.H., M.Hum) Faraidh merupakan hukum yang mengatur tentang harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian ahli waris. Hukum Islam mengatur bahwa anak luar nikah tidak diakui sebagai ahli waris dari ayahnya, menyebabkan mereka tidak dapat saling mewarisi. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 hakim menafsirkan lain terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU 1/1974, yaitu tentang legalitas nasab anak luar nikah yang dihubungkan kepada ayahnya serta keluarga ayahnya, dengan syarat bisa dibuktikan berdasarkan IPTEK dan alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah. Hal ini menimbulkan perbedaan pandangan antara hukum Islam dengan putusan tersebut yang memiliki dampak pada sistem pewarisan dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang legalitas anak luar nikah terhadap hak waris dari ayahnya setelah adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan dampak yang ditimbulkan setelah adanya putusan ini terhadap hak waris anak luar nikah dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, kemudian melakukan wawancara dengan ahli hukum Islam. Data yang telah diperoleh pada penelitian ditinjau dengan konsep yang dibangun berdasarkan hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, setelah adanya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan anak luar nikah dapat dihubungkan kepada ayahnya dengan dibuktikan berdasarkan IPTEK dan bukti lainnya yang sah. Hukum Islam tetap berpandangan secara syar’i bahwasanya dalam Islam tetap tidak diperbolehkan adanya legalitas terhadap anak zina yang menyebabkan diantara mereka menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga diantara mereka bisa saling mewarisi. Namun Islam menghubungkan nasab anak zina kepada ibunya serta keluarga ibunya, dan pemenuhan hak-hak anak zina dipenuhi oleh ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut bahwasanya tidak memiliki dampak apapun terhadap hak waris anak luar nikah dalam Islam. Tetap secara syar’i hak waris anak zina kepada ibunya adalah tetap, namun hak waris pada ayahnya tidak memiliki hak waris apapun diantara mereka. Disarankan kepada hakim, dalam memutuskan suatu perkara kedepannya lebih mempertimbangkan segala aspek sehingga tidak menimbulkan perbedaan pendapat mendalam antar golongan, sehingga putusan lebih efektif dan menimbulkan sinkronisasi hukum. Harus ada regulasi khusus secara tegas terhadap hak-hak anak luar nikah bagaimana yang dilindungi haknya oleh negara, Sehingga hak-hak anak tersebut lebih jelas terlindungi. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 111921 2023-06-26 10:55:16 2023-06-26 11:24:24 machine generated