Aulia Nahla Indah Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Magister Kenotariatan 2023 id Indonesia

Theses

PERALIHANHARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DI KABUPATEN PIDIE Aulia Nahla Indah * Imam Jauhari ** Zahratul Idami *** ABSTRAK Aturan mengenai peralihan harta bersama dalam perkawinan tercantun di dalam bab XIII Kompilasi Hukum Islam maupun Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan tersebut mengacu kepada perkawinan dengan azas monogami, namun harta bersama dalam perkawinan poligami tidak jauh berbeda dengan perkawinan monogami. Di dalam Pasal 94 ayat (1). Disebutkan bahwa, “Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri”. Selanjutnya di dalam ayat (2) disebutkan bahwa “pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, dan keempat.” kemudian didalam Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama” Selanjutnya didalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa, “Janda atau duda cerai hidup masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam kenyataan yang terjadi di Kabupaten pidie terdapat peralihan harta bersama dalam perkawina poligami yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sering sekali masyarakat di Kabupaten Pidie melakukan peraliha harta bersama dalam perkawinan poligami secara sepihak sehingga membuat pihak lainnya merasa tidak adil. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisis peralihan harta bersama dalam perkawinan poligami yang terjadi di Kabupaten Pidie, Faktor peralihan harta bersama pada perkawinan poligami yang terjadi di masyarakat Kabupaten Pidie tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dan akibat hukum peralihan harta bersama dalam perkawinan poligami tanpa persetujuan salah satu istri. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan case approach (pendekatan kasus). Dengan sumber data ialah data primer berupa wawancara dengan Geuchik Gampong, Staf kantor urusan agama, Staf Makamah Syr’iyah, dan pihak yang terkait lainnya. Adapun data skunder diperoleh dari Undang-Undang, buku-buku, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data didalam penelitian ini dianalisis melalui cara deskriptif kualitatif yaitu menggunakan penjelasan dari kata -kata. vi Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan harta bersama yang terjadi di masyarakat Kabupaten Pidie tidak sesuai dengan aturan yag telah ditentukan oleh pemerintah maupun berdasarkan hukum islam, peralihan harta bersama sering dilakukan dengan keinginan salah satu pihak saja tanpa memperhatikan keinginan pihak lain, seingga membuat pihak yang merasa dirugikan peralihan harta bersama tersebut dianggap tidak adil. Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya pemahaman hukum dan agama bagi masing masing pihak yang terkait serta kurangnya sosialisasi pemerintah serta notaris di Kabupaten Pidie mengenai peralihan harta bersama dala perkawinan poligami. Apabila terjadi peralihan harta bersama tanpa persetujuan salah satu istri maka dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai harta bersama maka penyelesaiannya melalu pengadilan agama tetapi kebnyakan dari masyarakat tidak menempuh penyelesaian melalui pengadilan agama hal tersebut dikarenakan penyelesaian melalui pengadilan agama dianggap lebih rumit sehingga mayoritas dari masyarakat di Kabupaten Pidie tidak melakukan penyelesaian melalui jalur pengadilaan yang mengakibatkan tidak ada efek jera kepada pihak yang melakukan peralihan harta bersama secara sepihak dan tidak menemukan penyelesaian yang pasti untuk pihak yang dirugikan mengenai peralihan harta bersama dalam perkawinan poligami. Penelitian ini memberikan saran agar pelaksanaan peralihan harta bersama dalam perkawinan poligami harus sesuai dengan aturan yang telah diatur mengenai hal terkaitt, diadakannya sosialisasi dan edukasi dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun pihak alim ulama serta notaris yang bertugas di wilayah kerja Kabupaten Pidie untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana aturan peralihan harta bersama dalam suatu perkawinan poligami dengan hukum yang berlaku di indonesia terutama kompilasi hukum islam, Diharapkan kepada pemerintah untu membuat peraturan terbaru yang menjamin adanya kepastian hukum dalam hal ini tentang peralihan harta bersama dalam perkawinan poligami, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dikemudian hari serta terhadap pihak yang merasakann dirugikan dapat melakukan penyelesaian peralihan harta bersama dala perkawinan poligami melalui jalur pengadilan. Kata Kunci : Peralihan, Harta bersama, Poligami * Mahasiswa ** Ketua Komisi Pembimbing *** Anggota Komisi Pembimbing MARRIAGE - LAW 346.016 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 111848 2023-06-23 13:46:59 2023-08-30 11:22:15 machine generated