<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="111638">
 <titleInfo>
  <title>PENERAPAN FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA) PADA PERBANKAN SYARIAH (SUATU PENELITIAN DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK REGION OFFICE 1 ACEH)</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>GHAZY KRISHANIF</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Hukum</publisher>
   <dateIssued>2023</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>FATCA adalah peraturan Amerika Serikat yang diberlakukan pada tahun 2010 untuk memerangi penghindaran pajak oleh warga negara Amerika Serikat yang memiliki aset keuangan di luar Amerika Serikat. Hadirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 berpengaruh terhadap nasabah maupun investor asing di Aceh yang sebelumnya melakukan penyimpanan dan investasi di bank konvensional harus berpindah ke bank syariah.&#13;
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 mengatur mengenai penerapan FATCA pada perbankan syariah serta untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengawasan Indonesia terhadap penerapan FATCA pada perbankan syariah.&#13;
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini maka dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan website. Sedangkan penelitian lapangan untuk mendapatkan data dengan mewawancarai responden dan informan.&#13;
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (1) mengatur ketentuan mengenai akses informasi keuangan terkait perpajakan yang mana kewenangan dalam hal perpajakan seperti memperoleh informasi dari wajib pajak secara otomatis dari Bank BSI adalah DJP dan selanjutnya DJP meneruskan informasi tersebut kepada IRS. Selain itu, pengawasan penerapan FATCA dilakukan oleh OJK yang berkoordinasi dengan DJP agar dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap pelaksanaan FATCA dan mencegah penghindaran maupun penggelapan pajak oleh pembayar pajak Amerika Serikat yang memiliki rekening keuangan di Indonesia.&#13;
Disarankan kepada Bank BSI harus dapat memastikan bahwa pelaksanaan penerapan FATCA sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dan peraturan teknis penerapan FATCA lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang melekat dengan kegiatan operasionalnya dan memperbarui sistem pelaporan rekening nasabah asing serta Bank BSI dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penerapan FATCA dengan membentuk unit khusus dengan tetap berkoordinasi bersama OJK dan DJP demi menjaga keamanan data dan kepercayaan nasabah.</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>111638</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2023-06-21 14:35:07</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2023-06-21 16:08:21</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>