Electronic Theses and Dissertation

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dan akibat hukum suami istri yang dibatalkan perkawinannya di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris , data diperoleh melalui wawancara dan penelusuran kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur penyelesaian perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Mahkamah Syar’iyah dan menerapkan sesuai dengan Pasal 38 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan. Hambatan yang di hadapi adalah pihak berperkara tidak hadir dalam persidangan, pihak berperkara mengulur bukti, dan ketidakpatuhan pihak berperkara terhadap prosedur. Akibat hukum pembatalan perkawinan adalah putusnya perkawinan, suami dan istri tidak saling mewarisi lagi, tidak memutus hubungan hukum orangtua dengan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Disarankan kepada seluruh pihak yang berhubungan dengan perkawinan agar perkawinan dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak terjadi pembatalan perkawinan seperti pada kasus yang tertera, disarankan pihak berperkara agar mempersiapkan dokumen yang diperlukan dalam persidangan dan mengikuti jalannya persidangan sesuai dengan prosedur, disarankan kepada calon mempelai dapat mengenal lebih jauh mengenai calon pasangannya dan mencari tahu adakah penghalang dalam perkawinan itu.

This study aims to explain the process of resolving marriage cancellation cases due to identity forgery, the obstacles encountered in the process, and the legal consequences for the husband and wife whose marriage is cancelled by the Banda Aceh Syariah Court. This study adopts an empirical juridical research approach, and the data was obtained through interviews and a literature review. The research findings indicate that the procedural flow of resolving marriage cancellation cases due to identity forgery in the Syariah Court aligns with Article 38 of Government Regulation No. 9 of 1975, which governs the implementation of the Marriage Law. The obstacles faced include the absence of the involved parties during court proceedings, delays in the submission of evidence by the parties, and non-compliance with procedural requirements. The legal consequences of marriage cancellation include the termination of the marriage, the discontinuation of inheritance rights between the husband and wife, and the severance of the legal relationship between parents and children born from the marriage. It is recommended that all parties involved in marriages abide by applicable laws and regulations to prevent marriage cancellations as mentioned in this case. The parties involved in court proceedings are advised to prepare the necessary documents and follow the prescribed procedures. Prospective spouses are also advised to thoroughly understand their potential partners and address any potential obstacles to the marriage.