Anisia Kamila Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Magister Kenotariatan 2023

Theses

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notarismenjelaskan mengenai kewajiban Notaris. Salah satu dari kewajiban Notaris terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN yang menyatakan bahwa : “ Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, terkecuali ada alasan tertentu untuk menolaknya”. Maka Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada Penghadap tanpa harus menolak, jika menolak memberikan pelayanan jasa harus memiliki alasan-alasan tertentu. Namun dalam kenyataannya masih terdapat Notaris yang menolak memberikan pelayanan jasa kepada Penghadap dalam pembuatan Akta. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis alasan Notaris menolak untuk memberikan pelayanan jasa dalam pembuatan akta dan sanksi terhadap Notaris yang menolak memberikan pelayanan jasa dalam pembuatan akta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni dengan menggabungkan bahan hukum sebagai data sekunder dengan data primer yang diperoleh langsung dari hasil lapangan yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Pertama, terdapat Notaris yang menolak memberikan pelayanan jasa terhadap Penghadap dalam pembuatan akta, dikarenakan tidak sesuai honorarium, Penghadap yang menghadap tidak memenuhi syarat yaitu tidak dapat menunjukkan sertifikat asli untuk memenuhi syarat membuat akta jual beli, akta yang akan dibuat memiliki visi misi yang bertentang dengan Undang-undang dan norma-norma yang ada, Penghadap tidak dapat berhadapan langsung dengan Notaris saat penandatanganan Akta dikarenakan Penghadap berada di luar kota, Penghadap dibawah umur tidak melengkapi syarat yang harus dipenuhi yaitu surat penetapan Mahkamah Syar’iyah sebagai ahli waris, Penghadap meminta dibuatkan akta pendirian Yayasan namun terdapat visi misi lainnya dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau profit. Kedua, tidak ada sanksi yang diterapkan, karena tidak adanya pengaduan secara tertulis atau bukti yang masuk dari Penghadap kepada Majelis Pengawas Daerah. Penelitian ini merekomendasikan sebagai berikut. Pertama, diharapkan kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpegang teguh pada Undang-undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris atau aturan hukum lainnya tanpa mengabaikan kewajiban-kewajibannya terutama dalam hal memberikan pelayanan jasa terhadap Penghadap. Kedua, diharapkan kepada Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Pengawas Daerah untuk memberikan sanksi kepada Notaris yang menolak Penghadap memberikan pelayanan jasa dalam hal pembuatan akta, apabila Notaris tidak mempunyai alasan hukum dalam menolak Penghadap. Kepada pemerintah dalam hal membuat aturan mengenai Notaris agar lebih dan mendalam terkait alasan hukum seperti apa yang membuat Notaris dapat menolak Penghadap dalam pemberian pelayanan jasa kepada Penghadap. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 111206 2023-06-14 09:05:27 2023-06-14 10:08:05 machine generated