SELI KAYU WANGI Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2023 id Indonesia

Skripsi

Penyelenggara jarimah maisir diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Namun pada kenyataannya masih ditemukan para pelaku yang menyelenggarakan maisir di Kota Subulussalam.Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab pelaku menyelenggarakan maisir, penerapan sanksi, dan hambatan dalam penyelesaian jarimah maisir terhadap pelaku penyelenggara maisir di Kota Subulussalam. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, website dan lain-lain. Kemudian penelitian lapangan yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mewawancarai responden dan informan. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa faktor-faktor yang menyebab pelaku menyelenggarakan maisir dikarenakan faktor internal dan faktor eksternal. Penerapan sanksi terhadap pelaku penyelenggara jarimah maisir sudah terlaksana sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu hukuman cambuk yang membuat penyelenggara jera, tetapi masih saja ditemukan para pelaku lainnya yang masih menyelenggarakan maisir. Hambatan dalam penyelesaian jarimah maisir terhadap pelaku penyelenggara maisir adalah minimnya kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi, tempat penyelenggaraan perjudian yang berpindah-pindah tempat, informasi penggrebekan yang sudah diketahui oleh para penyelenggara maisir, dan adanya suatu dukungan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Disarankan pihak penegak hukum melakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap maisir, pengawasan dan patroli ditempat-tempat yang berkemungkinan terjadi penyelenggaraan maisir, kemudian bagi masyarakat agar bekerja sama dengan pihak penegak hukum, dan disarankan ada tindakan tegas yang dilakukan oleh Satgas 303 terhadap oknum-oknum yang mendukung perbuatan maisir. ISLAMIC LAW GAMBLING - CRIMINOLOGY - CRIMINAL LAW 340.59 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 110311 2023-04-05 16:10:31 2023-04-06 10:09:08 machine generated