AZHARI Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 2023

Skripsi

ABSTRAK Pada prinsipnya hak interpelasi merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh setiap lembaga Legislatif, dimana dalam hal ini penggunaan hak interpelasi biasanya terjadi jika ada kebijakan yang dianggap oleh Legislatif bermasalah sehingga mengharuskan Eksekutif menjelaskannya. Di Aceh, DPRA selama masa pemerintahan Irwandi – Nova telah mengajukan sedikitnya sembilan kali interpelasi, ini menunjukkan bahwa ada polemik politik yang terjadi antara Eksekutif dan Legislatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab penggunaan hak interpelasi oleh DPRA terhadap Gubernur Aceh dan untuk mengetahui penyelesaian terhadap hak interpelasi DPRA terhadap Gubernur Aceh. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori tentang lembaga legislatif yang dikombinasikan dengan konsep anggaran. Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab penggunaan hak interpelasi oleh DPRA terhadap Gubernur Aceh adalah a) kurangnya komunikasi dari Gubernur Aceh terhadap DPRA; b) buruknya tata kelola pemerintahan; c) dianggap melanggar aturan dan d) tarik ulur kepentingan. Sedangkan untuk penyelesaian terhadap hak interpelasi DPRA terhadap Gubernur Aceh adalah a) Gubernur menjawab pertanyaan DPRA; b) fokus pada aturan dasar anggaran dan RPJM. Kata Kunci: Polemik Politik, Legislatif, dan Eksekutif 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 110124 2023-03-31 16:04:47 2023-04-03 10:54:23 machine generated