Electronic Theses and Dissertation

Kabupaten Pidie memiliki beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem tata ruang wilayah, diantaranya masalah infrastruktur, sosial, ekonomi maupun relasi eksekutif dan legislatif kabupaten pidie. Kurangnya sarana dan prasarana wilayah yang mendukung dalam kegiatan yang ada, hal ini dapat disebabkan oleh faktor keterbatasan kemampuan anggaran, sumber daya manusia, maupun pertumbuhan alami di kabupaten pidie yang menyebabkan belum optimalnya Implementasi Qanun No.5 Tahun 2014 kabupaten pidie, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana relasi eksekutif dan legislatif dalam perbaikan tata ruang wilayah dan faktor apa saja yang menjadi penghambat perbaikan tata ruang wilayah kabupaten pidie. Penelitian ini menggunakan landasan teoritis pertumbuhan kota da komunikasi politik. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder melalui dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi eksekutif dan legislatif masih terjalin tidak baik hal ini dipengaruhi beberapa faktor yakni pola hubungan komunikasi kurang baik, efektivitas birokrasi serta konsulidasi antar lembaga. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang membuat Perda belum optimal, yang utama adalah antara implementator (legislatif dan eksekutif), sumber daya manusia, dan anggaran serta pembebasan lahan. Sehingga upaya dalam menjalankan kebijakan-kebijakan mengenai tata ruang harus lebih digiatkan kembali guna mengoptimalkan perbaikan tata ruang wilayah kabupaten pidie. Instansi yang terkait eksekutif dan legislatif harus meningkatkan kembali hubungan serta komunikasi diantara keduanya agar permasalahan pola hubungan komunikasi antara eksekutif dan legislatif kurang baik serta relasi eksekutif dan legislatif masih kurang dalam birokrasi dan kurangnya konsulidasi antara lembaga eksekutif dan legislatif yang timbul bisa diatasi secara baik dan cepat. Setaip instansi yang terkait dapat lebih menganggapi hal ini dengan serius dan meningkat kan kembali internal pemerintahannya, agar persoalaan minimnya anggaran, revisi rtrw pembebasan lahan serta permasalahan internal dapat diselesaikan.
Kata Kunci: Relasi Eksekutif dan Legislatif, Tata Ruang, Permasalahan

Pidie Regency has several problems that arise in the regional spatial planning system, including infrastructure, social, economic problems as well as executive and legislative relations in Pidie Regency. Lack of regional facilities and infrastructure that support existing activities, both due to limited budgetary capabilities, human resources, and natural growth in Pidie district which causes the implementation of Qanun No. 5 of 2014 Pidie district to be not optimal, this study aims to find out and examines how the executive and legislative relations are in improving regional spatial planning and what factors are the obstacles to improving the spatial planning of the Pidie district. This study uses the spatial theoretical basis of urban growth and political communication. The research approach uses qualitative methods. Primary data collection techniques through direct interviews with informants, while secondary data through documentation. The results of the study show that the relationship between the executive and the legislature is not well established. This is influenced by several factors, namely the poor pattern of communication relations, the effectiveness of the bureaucracy and inter-agency consultation. In its implementation, there are several obstacles that make regional regulations not optimal, the main ones being between the implementers (legislative and executive), human resources, and the budget and land acquisition. So that efforts to carry out policies regarding spatial planning must be re-activated in order to optimize the improvement of spatial planning for the Pidie Regency area. Agencies related to the executive and legislature must improve relations and communication between the two so that problems in the pattern of communication relations between the executive and the legislature are not good and the relations between the executive and the legislature are still lacking in the bureaucracy and the lack of consultation between the executive and legislative bodies that arises can be resolved properly and quickly . Each related agency can take this matter more seriously and improve its internal government again, so that the problem of lack of budget, revision of the land acquisition plan and internal problems can be resolved. Keywords: Executive and Legislative Relations, Spatial Planning, Problems