ANALISIS UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL PARTAI NANGGROE ACEH | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

ANALISIS UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL PARTAI NANGGROE ACEH


Pengarang

NUR HADITSAH - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Ardiansyah - 199013012016041101 - Dosen Pembimbing I
Iqbal Ahmady - 199104292019031015 - Dosen Pembimbing II
Novita Sari - 199111012019032028 - Penguji
Maghfira Faraidiany, M.IP - - - Penguji



Nomor Pokok Mahasiswa

1810103010073

Fakultas & Prodi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas FISIPOL., 2023

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Partai Nanggroe Aceh mengalami konflik internal, PNA melaksanakan KLB dengan agenda utama menggantikan Irwandi Yusuf dari posisi ketua umum yang kemudian Irwandi Yusuf menetang pelaksanaan KLB dan hasil keputusan KLB Samsul Bahri terpilih sebagai ketua umum PNA sehingga berujung konflik internal dualisme kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penyelesaian konflik internal yang dilakukan oleh Partai Nanggroe Aceh dan dampak apa yang ditimbulkan akibat konflik internal Partai Nanggroe Aceh. Penelitian ini menggunakan Teori penahapan konflik, Teori pengaturan konflik, Teori partai politik dan Teori Citra. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian melalui wawancara dan studi pustaka untuk memperoleh semua data sekunder yang terdiri dari laporan dan dokumen penting lainnya yang diolah secara kualitatif untuk menghasilkan penjelasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prakonflik diawali dengan kekosongan pemimpin ketua partai sehingga adanya pelaksanaan KLB, konfrontasi terjadi ketika Irwandi Yusuf melakukan pemberhentian terhadap Samsul Bahri, puncak krisis terjadi ketika kubu Samsul Bahri meminta Kanwil Kemenkumham untuk mengesahkan SK kepengurusan KLB tetapi Kawil Kemenkumham menolak untuk mengesahkan SK kepengurusan KLB, pascakonflik dilakukan kedua belah pihak melakukan penyelesaian konflik melalui proses peradilan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyelesaian konflik PNA sudah dilakukan dengan upaya perdamaian secara internal partai tetapi upaya perdamaian tidak berhasil, sehingga dilakukan penyelesaian konflik PNA melalui proses peradilan hukum.

Kata Kunci : Konflik Internal Partai, Dualisme kepemimpinan, Penyelesian konflik PNA.

Nanggroe Aceh Party experienced internal conflicts, the NAP held an Extraordinary Congress with the main agenda of replacing Irwandi Yusuf from the position of chairman who then opposed the implementation of the congress and the results of the congress decision, Samsul Bahri was elected as chairman of NAP, therefore it led to an internal conflict of leadership dualism. This study aims to see how the resolution of internal conflicts carried out by the Nanggroe Aceh Party and what impact is caused by internal conflicts of Nanggroe Aceh Party. This research used political Conflict phasing theory, Conflict regulation theory, Political party theory, and image theory.This study used qualitative research methods with qualitative descriptive research. The data was obtained through interviews and literature studies to obtain all secondary data consisting of reports and other important documents are processed qualitatively to produce an explanation. The results showed that the pre-conflict began with the vacancy of the party leader, causing the Extraordinary Congress, the confrontation occurred when Irwandi Yusuf dismissed Samsul Bahri, the peak of the crisis occurred when Samsul Bahri asked the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights to ratify the Extraordinary Congress management decree, but they refused to ratify the Extraordinary Congress management decree. After the conflict, both parties resolved the conflict through the legal court process. The conclusion of this study is that the settlement of the NAP conflict has been carried out by conciliation and mediation peace efforts, but did not find the best solution according to both parties, hence the settlement of the Nanggroe Aceh Party conflict was carried out through arbitration with the court, which later the court decision would be final and binding. The impact caused during the internal conflict of the Nanggroe Aceh Party, in addition to leading to leadership dualism, also had an impact on the delay in the inauguration of the Regency House of Representatives leadership, the placement of NAP faction positions in the Aceh House of Representatives, cadres and administrators of the NAP who are no longer solid, and the declining image of the Nanggroe Aceh Party. Key words: Party Internal Conflict, Leadership dualism, Settlement.

Citation



    SERVICES DESK