Electronic Theses and Dissertation

Rezim Pemerintah Kota Banda Aceh yang dipimpin Aminullah Usman mengesahkan Peraturan Walikota Banda Aceh No. 46 Tahun 2018 yang mana merupakan turunan dari Pepres No. 97 Tahun 2017. Kebijakan ini berhubungan dengan penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang menjadi masalah di Indonesia, spesifik Kota Banda Aceh. Berdasarkan Perwal No. 46 Tahun 2018 ini, Pemerintah Kota Banda Aceh menggagas program pengadaan becak patroli sampah (PPBPS) untuk menangani sampah di lorong-lorong desa yang tidak dapat diakses oleh mobil. Namun, terdapat masalah dalam pengimplementasian PPBPS seperti penyalahgunaan becak, minimnya pengetahuan pemangku kebijakan dan pelaksanaan lapangan terhadap program, hingga tidak adanya monitoring dan evaluasi (monev) program. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya implementasi PPBPS dan untuk mengetahui kendala-kendala yang ada dalam pengimplementasian PPBPS. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik Merilee S. Grindle. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PPBPS tidak berhasil yang disebabkan oleh pemahaman pemangku kebijakan yang rendah hingga tingkat kepatuhan pelaksana lapangan. Sedangkan kendala PPBPS sangat terkait dengan faktor kegagalan program. Saran penelitian ini adalah pemerintah Banda Aceh ke depannya harus mampu menyusun program dengan lebih matang.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Program Penanganan dan Pengurangan Sampah, Kota Banda Aceh

The Banda Aceh City Government regime led by Aminullah Usman passed the Regulation of the Mayor of Banda Aceh No. 46 of 2018 which is a derivative of Presidential Decree No. 97 of 2017. This policy relates to handling and solving household waste and household-like waste which is a problem in Indonesia, specifically the City of Banda Aceh. Based on Perwal No. 46 of 2018, the Municipal Government of Banda Aceh initiated a program to procure garbage patrol rickshaws (PPBPS) to handle waste in village alleys that cannot be accessed by cars. However, there are problems in the implementation of PPBPS such as pedicab attacks, lack of knowledge of policy makers and field implementation of the program, and the absence of program monitoring and evaluation (monev). This study aims to determine the success or failure of PPBPS implementation and to find out the constraints that exist in implementing PPBPS. The theory used is the theory of public policy implementation by Merilee S. Grindle. This study uses a qualitative method. The results of this study indicate that the implementation of PPBPS was not successful due to the low understanding of policy makers to the level of compliance of field implementers. Meanwhile, PPBPS constraints are closely related to program failure factors. The suggestion of this research is that the government of Banda Aceh in the future must be able to formulate a more mature program. Keywords: Public Policy, Policy Implementation, Waste Management and Reduction Program, City of Banda Aceh