Zulfikar Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2023

Theses

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam praktiknya, tidak semua proses legalisasi akta dibawah tangan oleh notaris selalu berjalan mulus, Permasalahan hukum yang kerap terjadi dalam proses legalisasi bisa dilihat yang terjadi dalam putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN.Bna. dalam putusan tersebut, Notaris yang melegalisasi akta di bawah tangan ikut terlibat sebagai pihak Turut Tergugat. Hal ini menerangkan bahwa Notaris sebagai pihak yang melegalisasi bisa saja menjadi para pihak yang bersengketa atas perjanjian yang timbul. Seharusnya Notaris yang melegalisasi akta di bawah tangan hanya dijadikan sebagai saksi dalam perkara antara pihak yang terikat perjanjian. Penelitian dan pengkajian ini bertujuan untuk menjelaskan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris yang melegalisasi akta di bawah tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertama. Sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak yang jika diakui merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Kedua. Perlindungan terhadap notaris dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum dapat dilihat dengan dibentuknya badan pengawas berdasarkan Pasal 66 UUJN. Butuhnya perlindungan notaris agar para penyidik tidak semenamena dalam memanggil notaris untuk hadir kedepan muka persidangan salah satunya untuk menjaga harkat dan martabat notaris serta melindungi sumpah ikrar notaris yang harus tetap menjaga kerahasiaan Akta yang telah dibuat. Disarankan terhadap kekuatan pembuktian suatu akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris sama seperti akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna. Berdasarkan tugas dan wewenangan notaris maka harus adanya perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Pejabat Umum, maka diperlukan ketentuan hukum yang lebih jelas terkait perlindungan hukum Notaris dan diperlukan kerjasama antara lembaga yang terkait, khususnya antara organisasi Notaris (INI) dan Kepolisian Republik Indonesia. Kedua lembaga ini perlu membuat suatu aturan tentang tata cara pemanggilan dan pemeriksaan Notaris sehingga Notaris tetap memperoleh perlindungan hukum ketika menghadapi proses penyidikan, penuntutan atau peradilan terkait akta otentik yang dibuatnya. Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian, Akta di Bawah Tangan, Legalisasi. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 109822 2023-03-27 14:16:57 2023-03-27 14:37:41 machine generated