Shafira Adzana M Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Magister Kenotariatan 2023

Theses

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 23.Pdt.G/2015/PN. Gst TENTANG KEWARISAN PADA ETNIS TIONGHOA DIKAITKAN DENGAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT Shafira Adzana M* Ilyas** Novi Sri Wahyuni*** ABSTRAK Masyarakat Tionghoa di Indonesia adalah salah satu golongan penduduk yang menurut Pasal 131 IS dimana Pengklasifikasian penduduk ini juga mengakibatkan setiap kelompok penduduk menggunakan hukum perdatanya masing-masing; misalnya, Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek) berlaku untuk kelompok Asing Eropa dan Timur, sedangkan Hukum Adat berlaku untuk masyarakat Pribumi atau Pribumi Indonesia. Persyaratan KUH Perdata tidak selalu dipatuhi dalam praktik dan kadang-kadang diabaikan sama sekali. Tradisi Tionghoa membagi warisan secara berbeda antara putra dan putri. Berbeda dengan KUH Perdata, di mana anak perempuan dan laki-laki mendapat warisan yang sama, anak laki-laki memegang peran superior dalam rumah tangga. Tentu ada akibat hukum dalam situasi ini, yaitu dengan hukum yang berlaku. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan cara penyelesaian sengketa pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa yang tidak setuju pembagiannya berdasarkan hukum adat, pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan terhadap sengketa waris pada etnis Tionghoa dan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap Putusan Pengadilan Negri Gunung Sitoli. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung oleh data empiris. Pendekatan legislatif dan pendekatan konseptual keduanya digunakan sebagai metode pendekatan. Sumber hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier merupakan sumber informasi hukum dalam penelitian. Hasil Penelitian ditemui bahwa masyarakat Tionghoa tidak seluruhnya mengatur waris keluarga menggunakan adat Tionghoa. Keluarga yang bersengketa yang diselesaikan di pengadilan menggunakan hukum perdata. Kedudukan Ahli waris pada pembagian waris berupa Wisma sudah sesuai dengan aturannya. Pembagian waris pada putusan No.23/PDT.G/2015/PN.Gst sudah mencermikan asas keadilan bagi kedua belah pihak, mengandung asas kemanfaatan bagi kedua belah pihak tetapi untuk kepastian hukum menggunakan aturan Perdata bukan menurut hukum adat Tionghoa. Disarankan kepada pengadilan untuk memperhatikan pertimbangan mengenai penyelesaian sengketa waris secara adat Tionghoa. Hakim hendaknya mempertimbangkan suatu perkara dengan tetap memperhatikan cita-cita keadilan, kejelasan hukum, dan kemanfaatan untuk menghasilkan kesimpulan yang sebaikbaiknya karena pembagian hak waris dalam budaya Tionghoa memasukkan adat istiadat. Untuk mengatur penyelesaian sengketa dengan seluk-beluk hukum adat, diperlukan pemikiran untuk membangun lembaga adat yang lebih kuat atau otonom. Kata Kunci: Waris, Tionghoa, Hukum Adat 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 109772 2023-03-27 10:22:26 2023-03-27 10:25:57 machine generated