Afifuddin Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Magister Kenotariatan 2023

Theses

PENERBITAN SERTIPIKAT ATAS TANAH SENGKETA DI KOTA BANDA ACEH Afifuddin Ilyas Ismail** M. Adli*** ABSTRAK Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf e PP Nomor 24 Tahun 1997 apabila terhadap suatu bidang tanah yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya serta mencatat di dalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut. Namun pada kenyataannya terdapat permasalahan dimana Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh telah menerbitkan sertipikat atas bidang tanah yang saat ini menjadi objek sengketa. Sehingga hal ini akan menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum terhadap para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dalam penerbitan sertipikat atas tanah sengketa serta mengkaji dan menganalisis kedudukan hak atas tanah sengketa yang telah diterbitkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah yang menimbulkan sengketa berupa pertanggungjawaban secara institusional atau jabatan dan pertangungjawaban secara pribadi atau personal. Kedudukan atas tanah sengketa yang telah diterbitkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan jika merujuk pada Putusan Nomor 22/Pdt.G/1990/PN.BNA maka perusahaan adalah pemilik yang sah dari tanah tersebut, sehingga tindakan ahli waris untuk menjual objek tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Disarankan kepada BPN agar membentuk satuan tugas khusus untuk kasus pertanahan yang putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan memberikan sanksi kepada pejabat Kantor Pertanahan yang tetap menerbitkan sertipikat meskipun tanah tersebut sedang dalam sengket, sehingga nantinya lebih berhati hati dan teliti dalam penerbitan sertipikat. Disarankan kepada masyarakat yang terlibat sengketa pertanahan agar menyampaikan putusan-putusan yang berkaitan dengan pertanahan kepada BPN sebagai instansi yang berwenang dalam hal penerbitan dan pembatalan sertipikat hak atas tanah agar adanya keseragaman informasi terhadap putusan-putusan yang objeknya adalah hak atas tanah. Kata Kunci: Kantor Pertanahan, Sertipikat Tanah, Tanah Sengketa. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 109693 2023-03-24 11:22:42 2023-03-24 11:39:10 machine generated