Ghazi Ahmad Tijani Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Magister Kenotariatan 2023 id Indonesia

Theses

Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015. Dalam Perpres tersebut diamanatkan peralihan Badan Pertanahan Nasional menjadi Badan Pertanahan Aceh. Peralihan belum dilaksanakan sampai saat ini, dan kewenangan masih dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh. Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai mitra BPN apabila terjadi peralihan BPN menjadi BPA tidak dapat lagi melaksanakan kewenangannya di Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Dinas Pertanahan Aceh sesuai dengan ketentuan Perpres No. 23 Tahun 2015, implikasi yang muncul ketika Kanwil BPN masih penuh melaksanakan kewenangannya di Aceh paska keluarnya Perpres No. 23 Tahun 2015, dampak yang terjadi terhadap kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah apabila Dinas Pertanahan Aceh terbentuk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode pengambilan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk menghimpun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan paska keluarnya Perpres No. 23 Tahun 2015 Pemerintah Aceh membentuk Dinas Pertanahan Aceh namun dalam pelaksanaan kewenangannya karena belum terjadi peralihan sesuai dengan Perpres No. 23 Tahun 2015 sehingga tidak ada kejelasan dari kewenangan pertanahan yang akan di limpahkan ke Pemerintah Aceh, Pejabat Pembuat Akta Tanah apabila terjadi peralihan kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional ke Badan Pertanahan yang ada di Aceh menyebabkan PPAT tidak lagi memiliki kewenangan di Aceh. Disarankan kepada Pemerintah Pusat untuk mengeluarkan kebijakan baru dalam hal pertanahan di Aceh, DPR Aceh bersama Gubernur segera mempercepat proses pengesahan draf Qanun Pertanahan Aceh, kepada Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Aceh harus segera mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan pengaturan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah apabila proses peralihan kewenangan dalam Perpres No. 23 Tahun 2015 akan dilaksanakan. Kata Kunci: Peraturan, Pemerintah, Kewenangan, Tanah. PROPERTY LAW 346.04 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 109686 2023-03-24 10:41:15 2023-05-04 15:15:41 machine generated