<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="109661">
 <titleInfo>
  <title>COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA BANDA ACEH</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>AIRA RISKA</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</publisher>
   <dateIssued>2023</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Banjir masih menjadi permasalahan yang harus ditangani di Kota Banda Aceh, untuk itu dibutuhkan kolaborasi antar pihak dari instansi pemerintah, non pemerintah maupun masyarakat di Kota Banda Aceh untuk menanggulangi masalah banjir. Berdasarkan data yang di dapat dari media dan observasi, saat hujan turun masih terjadi genangan di beberapa titik di Kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwasanya penanggulangan banjir yang dilakukan pemerintah belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui collaborative governance dan hambatan collaborative governance dalam Penanggulangan Banjir di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance oleh Ansell and Gash dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis data menggunakan teknik reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi sudah terjalin antar instansi pemerintah dalam hal penanggulangan bencana termasuk bencana banjir tetapi tidak dicantumkan dalam bentuk aturan. Hal ini dapat dilihat dari starting conditions yang masih terdapat ketidakseimbangan anggaran, facilitative leadership yang dipimpin oleh Walikota, institutional design yang belum terdapat peraturan tetap, dan collaborative process yang masih belum berjalan secara efektif dan optimal. Hambatan yang dialami yaitu tidak adanya sebuah aturan atau Memorandum of Understanding (MOU) yang mengatur pelaksanaan kolaborasi, tidak terdapat koordinasi untuk penanggulangan banjir dan anggaran yang terbatas. Untuk itu, diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk membuat sebuah aturan atau kesepakatan kolaborasi dalam penanggulangan banjir dengan melibatkan seluruh stakeholders seperti pemerintah, swasta dan masyarakat, adanya koordinasi dalam membicarakan pencegahan maupun solusi dalam penanggulangan banjir, serta perencanan setiap instansi terkait penanggulangan banjir, serta anggaran yang berfokus pada pencegahan maupun penanggulangan banjir sehingga tiap instansi terkait dapat merencanakan program terkait pencegahan maupun penanggulangan banjir di Kota Banda Aceh.&#13;
&#13;
Kata Kunci: Collaborative Governance, Penanggulangan, Banjir, Kota Banda Aceh</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>109661</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2023-03-22 10:31:04</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2023-03-24 09:38:44</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>