Ahmad Zakiyuddin Berutu Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ekonomi 2023

Laporan Kerja Praktek

RINGKASAN Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan pada Kantor Pemerintahan Panwaslih Provinsi Aceh yang berlokasi di Jl. Blang Beringin, Cot Mesjid, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Praktik Kerja Lapangan berlangsung pada tanggal 22 Agustus sampai dengan 24 Oktober 2022, selama praktik kerja lapangan penulils di tempatkan pada Bagian Administrasi. Tujuan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Service AC di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh. Dalam hal pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara, metode pengamatan, dan metode kepustakaan. Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan yang telah penuils laksanakan dapat disimpulkan bahwa Pemotongan Pajak atas Jasa Service AC harus menggunakan tarif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif 2% (dua persen) dari penghasilan bruto. Kemudian untuk Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporannya Panwaslih Provisi Aceh menggunakan Aplikasi e-Bupot, namun untuk bisa menggunakan Aplikasi e-Bupot terlebih dahulu harus memiliki sertifikat elektornik yang diperoleh dari Direktur Jendral Pajak. Panwaslih Provinsi Aceh akan membuat Bukti Potong melalui Aplikasi e-Bupot kemudian atas pajak yang telah dipotong Panwasllih Provinsi Aceh akan menyetorkannya ke kas negara, untuk penyetorannya Panwaslih Provinsi Aceh terlebih dahulu membuat kode id billing melalui aplikasi e-Bupot, id billing tersebut digunakan untuk membayar/menyetor pajak pada bank/kantor pos, setelah membayar/menyetorkannya maka Panwaslih Provisi Aceh akan merekam penyetoran tersebut di Aplikasi e-Bupot, kemudian untuk pelaporannya Panwaslih Provinsi Aceh juga menggunakan Aplikasi e-Bupot pada menu SPT Unifikasi Penyiapan SPT sampai dengan selesai. Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Service AC yang dilakukan oleh Panwaslih Provinsi Aceh melalui Aplikasi e-Bupot telah sesuai dengan UU Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain. Namun dalam hal bentuk Bukti Pemotong, Panwaslih Provinsi Aceh belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17 Tahun 2021. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 109613 2023-03-21 10:52:08 2023-03-21 11:06:21 machine generated