Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PEMENUHAN HAK TRANSGENDER BERDASARKAN TEORI KEADILAN FEMINIS SEYLA BENHABIB
Pengarang
SORAYA ILZA - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Roslaini Ramli - 196602261993032002 - Dosen Pembimbing I
Nomor Pokok Mahasiswa
1803101010077
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2023
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Indonesia pada dasarnya sangat menjaga hak-hak warga negaranya. Hal ini seperti tertuang dalam sila kedua pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang kemudian diturunkan lebih jauh kedalam pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Namun dalam realitanya, masih banyak warga negara yang tidak mendapatkan haknya, salah satunya adalah golongan transgender. Alasan pemenuhan hak transgender sulit dipenuhi dikarenakan ekspresi diri mereka yang dianggap menyimpang. Sejatinya sejauh ini tidak ada aturan tertulis yang melarang ekspresi diri transgender baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menjelaskan apa dasar hukum pemenuhan hak transgender, apakah transgender sudah diperlakukan secara adil berdasarkan teori Keadilan Feminis Seyla Benhabib dan untuk mengetahui bagaimana upaya yang di lakukan oleh Transgender dalam memperjuangkan haknya.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Data akan dianalisa secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pemenuhan hak transgender tercantum pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pemenuhan hak transgender masih belum sepenuhnya terpenuhi, hal ini dikarenakan transgender masih dianggap sebagai kaum liyan yang seharusnya dibasmi. Sehingga dalam menangani permasalahan-permasalahan transgender, negara maupun masyarakat gagal menempatkan dirinya di posisi transgender yang mengakibatkan solusi yang diberikan tidak responsif. Dari pihak transgender sendiri sudah berupaya untuk mengupayakan hak-hak mereka terpenuhi, namun kembali lagi mereka dipersulit dalam mengurus proses administrasi karena ekspresi diri mereka.
Disarankan alangkah baiknya, jika kita melihat permasalah transgender, para pihak dapat memposisikan diri mereka pada posisi transgender. Sehingga dapat memahami persoalan-persoalan transgender ini sebagai orang-orang yang termarginalisasi.
Tidak Tersedia Deskripsi
KEPUASAN HIDUP PRIA TRANSGENDER (WARIA) DI BANDA ACER (SARA RUHGHEA, 2020)
PERANAN UP3AI UNSYIAH DALAM MENGANTISIPASI PENGARUH PEMBERITAAN LGBT DI MEDIA ONLINE TERHADAP MAHASISWA (Dana Dwi Prasetyo, 2017)
PENGARUH KEADILAN INFORMASI, KEADILAN PROSEDURAL DAN KEADILAN DISTRIBUTIF TERHADAP KEPUASAN NASABAH INTERNET BANKING BANK MANDIRI DENGAN KEADILAN SISTEMIK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (ARIE BUDI SETIAWAN, 2014)
ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT) PADA MEDIA ONLINE REPUBLIKA.CO.ID DAN TEMPO.CO (Murti Ali Lingga, 2018)
HUBUNGAN PERSEPSI KELUARGA DENGAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR LANSIA MENURUT TEORI HIRARKI KEBUTUHAN MASLOW DI KELURAHAN LAKSANA KECAMATAN KUTA ALAM BANDA ACEH TAHUN 2007 (Andri Juanda, 2022)