Rian Gumiwa Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2023 id Indonesia

Theses

Tindak pidana terhadap proses peradilan (contempt of court) merupakan perbuatan merendahkan wibawa dan martabat pengadilan. Maraknya peristiwa penganiyaan terhadap hakim saat melaksanakan tugas dipersidangan merupakan suatu bentuk kemunduran dalam sistem hukum pidana Indonesia, dalam pelaksanaannya berbanding terbalik dengan apa yang terkandung didalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi Hakim pada saat menjalankan tugas. Ketentuan pemidanaan dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dalam penerapannya tidak mampu mencapai tujuannya, ini mencerminkan ada kekosongan norma hukum dalam hal pemberian perlindungan bagi Hakim. Urgensi kebutuhan hukum tentang contempt of court sangat diperlukan guna menjaga kekuasaan kehakiman sehingga dapat memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada Hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan tindak pidana terhadap proses peradilan (contempt of court) dalam sistem pidana Indonesia, penganiayaan terhadap hakim dapat diklasifikasikan sebagai contempt of court, dan konsep ideal dalam pemberian perlindungan bagi hakim pada saat melaksanakan tugas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa, dalam suatu persidangan tidak jarang timbul ketidakpuasan atau perasaan dirugikan dari sebuah putusan, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab seseorang berani melakukan penganiyaan terhadap hakim. Sebagai upaya preventif sangat diperlukan adanya aturan hukum khusus yang mengatur tentang perlindungan bagi hakim dengan pemberian sanksi yang berat bagi pelaku untuk memunculkan rasa takut, serta diperlukan adanya design khusus di ruang sidang guna terwujudnya tingkat keamanan agar dapat meminimalisir ancaman. Dalam Pasal 294 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 sudah dicantumkan sanksi pidana yang berat bagi seseorang yang melakukan kekerasan langsung kepada Hakim, ini cerminan keseriusan dari negara dalam pemberian perlindungan dan jaminan keamanan bagi Hakim. Disarankan agar lebih ditingkatkan keamanan di Pengadilan dan dibentuk Undang-Undang khusus tindak pidana terhadap proses peradilan apabila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru tidak mampu menyelesaikan permasalahan guna terwujudnya perlindungan dan jaminan keamanan, sehingga dapat menutup celah atau potensi kejahatan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak luar untuk mengintervensi Hakim. CONTEMPT OF COURT - LAW 345.023 4 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 109444 2023-03-17 09:55:20 2023-05-23 15:10:36 machine generated