M. Faza Adhyaksa Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2023

Theses

ANALISIS PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN (BUDGETING) DAN PENGAWASAN (CONTROLLING) TERHADAP KETERLAMBATAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA ACEH TAHUN 2018 M. Faza Adhyaksa Syarifuddin Hasyim M. Gaussyah ABSTRAK Aceh adalah salah satu Provinsi yang memiliki hak otonomi khusus, yaitu memiliki tata pemerintahan berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, hal ini diatur melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memiliki peran yang penting khususnya dalam penerapan Anggaran dan pengawasan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Perencanaan anggaran menjadi sebuah pondasi awal dalam menjalankan proses pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat yang dituangkan dalam sebuah instrumen yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meninjau peran DPRA dalam melakukan fungsi anggaran dan pengawasan terhadap penetapan APBA tahun 2018 dan Faktor yang menjadi penyebab keterlambatan penetapan APBA pada tahun 2018. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian dengan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran dan fungsi DPRA dalam pembahasan RAPBA 2018 belum berjalan efektif karena beberapa faktor, di dalam ruang lingkup Eksekutif daerah (Kepala Daerah dan Perangkatnya), koordinasi yang kurang baik terjadi di internal Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan hubungannya dengan Tim Anggaran Pendapatan Aceh (TAPA) dalam penyusunan dokumen. Kemudian di legislatif daerah (DPRA), anggota DPRA belum maksimal dalam pengambilan keputusan penting daerah, seperti masih kurangnya partisipasi anggota DPRA dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), absensi anggota DPRA dalam rapat Badan Anggaran juga masih kurang, akibatnya rapat-rapat tersebut terlambat dimulai dari jadwal yang sudah ditetapkan. Terjadi keterlambatan pengesahan APBA pada tahun 2018 karena DPRA tidak konsisten dalam menentukan jadwal persidangan rapat RAPBA 2018 sehingga jadwal yang ditentukan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah di rencanakan sebelumnya. Hal lainnya yang menyebabkan keterlambatan karena anggota DPRA meminta dana Pokok-Pokok Pikiran (pokir) yang nilainya mencapai Rp.1,7 Triliun. Sehingga pihak eksekutif dan TAPA harus mengevaluasi ulang dana yang diajukan oleh DPRA Adapun saran yang diberikan, bagi DPRA hendaknya mengoptimalkan peran fungsi pengawasan, yaitu mengingatkan kembali eksekutif daerah (Pemerintahan Aceh) apabila penyusunan dokumen RAPBA terlambat dilakukan maka disampaikan kepada DPRA untuk dibahas dan disepakati bersama. Mengenai APBA hendaknya Kepala Daerah beserta perangkatnya dan DPRA harus mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah telah mempersiapkan semua instrumen hukum yang dibutuhkan sebagai acuan dan pedoman dalam penganggaran daerah. Dalam peraturan perundangundangan tersebut sudah mengatur segala hal dan aspek menyangkut pengangggaran daerah, termasuk jadwal per tahapan sampai dengan penetapan APBA. ii 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 109337 2023-03-16 09:28:12 2023-03-16 09:50:25 machine generated