FAHRIZAL Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2023

Skripsi

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) juga dijelaskan mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap kejahatan di atas, Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00. Walaupun UU PKDRT sudah menerapkan sanksi tersebut, akan tetapi pada wilayah Kota Banda Aceh pada Tahun 2019 dan 2020 untuk penyelesaian perkara tersebut masih dilakukan melalui hukum pidana adat. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bentuk penyelesaian secara adat terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak, hambatan pada penyelesaian secara adat dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak dan dampak yang terjadi akibat penyelesaian tindak pidana penganiayaan terhadap anak melalui hukum adat. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, teks, Jurnal Ilmu Hukum Pidana dan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan dan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyelesaian secara adat terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak dilakukan dengan cara mengundang pihak aparat gampong yang menjadi sampel penelitian dan pihak pemerintah terkait (P2TP2A dan Polsek) sebagai pihak yang menjelaskan norma gampong, kedua gampong yang menjadi sampel penelitian tersebut mengharuskan pelaku untuk membiayai pengobatan korban serta membuat suatu ritual adat keagamaan yang disebut Peusijuk dan/atau Kenduri Gampong. Hambatan pada penyelesaian secara adat dalam tindak pidana penganiayaan terhadap terhadap anak adalah kedudukan sanksi adat tersebut tidak tertulis sehingga bentuk penjatuhan sanksi adat berupa denda kepada pelaku juga berbeda-beda serta beberapa masyarakat menganggap pemberian denda tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan penjatuhan sanksi adat ini tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku. Dampak yang terjadi akibat penyelesaian melalui hukum adat dianggap tidak serta merta untuk memberikan efek jera yang sebesar besarnya, namun juga bertujuan untuk memberikan hak korban. Disarankan kepada pihak aparat gampong agar membuat peraturan adat gampong secara tertulis sehingga dapat dijadikan panduan serta penerapan sanksi guna mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak dikemudian hari dan saran kepada pihak Bhabinkamtibmas Polsek Kuta Alam dan Polsek Ulee Lheue untuk berkoordinasi dengan pihak aparat gampong guna mengurangi aksi tindak pidana ringan untuk melakukan koordinasi dan/atau kerjasama. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 109243 2023-03-15 14:12:35 2023-03-15 15:08:38 machine generated