DIAH DAMBA NABILA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh FakultasHukum 2023 id Indonesia

Skripsi

Pasal 1 Ayat (5) Undang – undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Pasal 15 Perjanjian TRIPS, negara hanya dapat memberikan hak eksklusif kepada para pemegang merek dagang yang telah terdaftar. Namun, pelanggaran merek terdaftar terus berlanjut menjadi masalah karena faktor internal kurangnya pemahaman tentang pentingnya hak di Indonesia atas merek terdaftar, dan kesalahan pendaftaran pada umumnya persamaan merek dagang yang diedarkan yang menyebabkan pelanggaran merek dagang menjadi lumrah dan dikesampingkan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai jenis-jenis perlindungan hukum tersedia untuk merek terdaftar agar mengidentifikasi aturan yang terkait dengan merek dagang pelanggaran, serta penjabaran kasus Warkop DKI dan Warkopi sebagai penjelasan tentang tindakan hukum apa yang dapat diambil untuk mengatasi pelanggaran merek terdaftar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma-norma hukum tertulis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang – undang, pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Otoritas hukum menggunakan termasuk undang - undang, kasus, buku, artikel jurnal dan dokumen lain yang terkait dengan perlindungan merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis perlindungan yang tersedia untuk merek terdaftar mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku adalah melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Kemudian, pemilik merek dagang pertama diberikan hak khusus untuk membentuk satu hak khusus. Warkop DKI, yang pertama terdaftar pemilik merek dengan hak khusus, dapat mengambil tindakan hukum atas pelanggaran berupa nama panggung dan semua pelanggaran hak yang digunakan oleh Warkopi. Pemerintah dan Direktorat Jenderal Merek, sebagai instansi khusus untuk menangani merek, harus mengembangkan kembali aturan merek yang berlaku sehingga ada pemahaman yang jelas tentang penafsiran aturan yang berlaku. Dalam mengambil tindakan hukum atas pelanggaran merek oleh Warkopi, Warkop DKI harus lebih spesifik menginterpretasikan bentuk pelanggaran yang dilakukan sehingga kedua belah pihak dapat mengambil solusi terbaik untuk pelanggaran merek yang terjadi. TRADEMARKS - LAW 346.048 8 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 108819 2023-03-06 15:16:54 2023-03-06 16:35:03 machine generated