Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
THE PROTECTION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN INDONESIA RELATED TO THE APPLICATION OF FAIR AND EQUITABLE TREATMENT PRINCIPLE
Pengarang
SYARIFAH TASKIA AZ-ZAHRA - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Azhari - 196408241989031002 - Dosen Pembimbing I
Nomor Pokok Mahasiswa
1803101010298
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : FakultasHukum., 2023
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Prinsip perlakuan yang adil dan merata merupakan prinsip dasar dalam memberikan perlindungan kepada investor yang berinvestasi di suatu negara. Prinsip ini memberikan jaminan kepada investor untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dari Negara Tuan Rumah. Di Indonesia prinsip ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sejumlah kasus mengenai investasi di Indonesia memberikan bukti bahwa kepastian hukum yang menjadi dasar perlakuan adil dan merata di Indonesia masih belum berjalan sehingga menyebabkan penurunan investor asing yang masuk ke Indonesia.
Penelitian ini berupa penelitian hukum normatif oleh pustaka literatur yang membandingkan kaidah-kaidah mengenai prinsip-prinsip yang adil dan merata dalam kaidah-kaidah internasional dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan mencari data sengketa investasi yang telah terjadi di Indonesia. Studi ini juga menyajikan perbandingan prinsip perlakuan yang adil dan merata di negara-negara ASEAN lainnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pemberian perlindungan kepada investor melalui prinsip perlakuan yang adil dan merata serta apakah pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mencantumkan prinsip perlakuan adil dan merata sejalan dengan prinsip perlakuan adil dan merata yang meliputi kepastian hukum bagi investor.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memberikan jaminan perlindungan bagi investor sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 dan 14 UU Nomor 25 Tahun 2007, namun pasal ini masih dianggap lemah dan tidak sejalan dalam memberikan jaminan perlindungan kepada investor berdasarkan prinsip perlakuan yang adil dan merata. Hal ini terlihat dari data investasi dan sengketa yang terjadi di Indonesia.
Saran dari riset ini adalah Indonesia dapat memperkuat aturan mengenai perlindungan investor dengan menambahkan aturan mengenai transparansi dan tidak tumpang tindih aturan pemerintah pusat dan daerah sehingga perlu adanya komunikasi yang baik antara keduanya.
The fair and equitable treatment principle is a basic principle in providing protection to investors who invest in a country. This principle provides guarantees to investors to get fair and equal treatment from the Host State. In Indonesia this principle is regulated in article 6 of law number 25 of 2007 concerning Investment. A number of cases regarding investment in Indonesia provide evidence that the legal certainty that is the basis for fair and equitable treatment in Indonesia is still not working, causing a decrease in foreign investors entering Indonesia. This research is in the form of normative legal research by literature library that compares the rules regarding fair and equitable principles in international rules and the principles contained in law Number 25 of 2007 concerning Investment by searching for data on investment disputes that have occurred in Indonesia. This study also presents a comparison of fair and equitable treatment principles in other ASEAN countries. This study aims to find out regarding the provision of protection to investors through the fair and equitable treatment principle and whether article 6 of law Number 25 of 2007 of investment which lists the fair and equitable treatment principle is in line with the fair and equitable treatment principle which includes legal certainty for investors. The results showed that Indonesia provides guarantees of protection for investors as stated in Articles 6 and 14 of law Number 25 of 2007, but this article is still considered weak and not in line in providing protection guarantees to investors based on the fair and equitable treatment principle. This can be seen from the data on investments and disputes that occur in Indonesia. The suggestion from this research is Indonesia can strengthen the rules regarding investor protection by adding rules regarding transparency and not overlapping the rules of the central and local governments so that there is a need for good communication between the two.
PENGARUH FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI), TENAGA KERJA, INDUSTRI MANUFAKTUR DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA (QANITA, 2025)
ANALISIS PENGARUH FOREIGN DIRECT INVESTMENT DAN NILAI TUKAR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (Zul Iqram. Jas, 2015)
PROTECTION ON FREEDOM OF THE PRESS FOR FOREIGN JOURNALIST AND JOURNALISTIC VISA IN INDONESIA (FIANKA AIZA, 2021)
PENGARUH EKSPOR DAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) TERHADAP CADANGAN DEVISA INDONESIA (MUHAMMAD RIFQI AUFAR, 2023)
THE PROTECTION OF REFUGEES UNDER INTERNATIONAL LAW (CASE STUDY OF ROHINGYA REFUGEES IN ACEH) (Aditya Rivaldi, 2017)