SYARIFAH TASKIA AZ-ZAHRA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh FakultasHukum 2023

Skripsi

Prinsip perlakuan yang adil dan merata merupakan prinsip dasar dalam memberikan perlindungan kepada investor yang berinvestasi di suatu negara. Prinsip ini memberikan jaminan kepada investor untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dari Negara Tuan Rumah. Di Indonesia prinsip ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sejumlah kasus mengenai investasi di Indonesia memberikan bukti bahwa kepastian hukum yang menjadi dasar perlakuan adil dan merata di Indonesia masih belum berjalan sehingga menyebabkan penurunan investor asing yang masuk ke Indonesia. Penelitian ini berupa penelitian hukum normatif oleh pustaka literatur yang membandingkan kaidah-kaidah mengenai prinsip-prinsip yang adil dan merata dalam kaidah-kaidah internasional dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan mencari data sengketa investasi yang telah terjadi di Indonesia. Studi ini juga menyajikan perbandingan prinsip perlakuan yang adil dan merata di negara-negara ASEAN lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pemberian perlindungan kepada investor melalui prinsip perlakuan yang adil dan merata serta apakah pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mencantumkan prinsip perlakuan adil dan merata sejalan dengan prinsip perlakuan adil dan merata yang meliputi kepastian hukum bagi investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memberikan jaminan perlindungan bagi investor sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 dan 14 UU Nomor 25 Tahun 2007, namun pasal ini masih dianggap lemah dan tidak sejalan dalam memberikan jaminan perlindungan kepada investor berdasarkan prinsip perlakuan yang adil dan merata. Hal ini terlihat dari data investasi dan sengketa yang terjadi di Indonesia. Saran dari riset ini adalah Indonesia dapat memperkuat aturan mengenai perlindungan investor dengan menambahkan aturan mengenai transparansi dan tidak tumpang tindih aturan pemerintah pusat dan daerah sehingga perlu adanya komunikasi yang baik antara keduanya. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 108800 2023-03-06 10:36:23 2023-03-06 10:47:43 machine generated