SULTON RIFKY FITRA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum (S1) 2023 id Indonesia

Skripsi

SULTON RIFKY FITRA, (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) YANG DILAKUKAN OLEH RSUD CUT NYAK DHIEN (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh) Fakultas Hukum Universitas Syiah kuala (v, 60) pp.,bibl.tabl. M. Iqbal, S.H., M.H. Pasal 59 yang mengatur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya ketentuan pidana diatur pada Pasal 102 UUPPLH yang memuat sanksi pidana penjara maksimal 3 tahun. Namun demikian dalam kenyataan masih ada terjadi rumah sakit yang tidak mengikuti petunjuk dan ketentuan hukum dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilakukan oleh RSUD Cut Nyak Dhien. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Untuk memperoleh data penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari peneitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden serta informan dan penelitian kepustakaan seperti (buku teks, pasal, data, artikel, dan peraturan perundang-undangan) yang merupakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap pengelolaan limbah B3 yaitu tidak mengikuti prosedur dalam pengelolaan limbah B3 sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan dalam pengelolaan limbah B3 yang dilakukan, tidak memiliki izin pengelolaan dan mengabaikan kewajiban dalam membuat perizinan. Maka pelanggaran yang dilakukan oleh RSUD Cut Nyak Dhien ditindak tegas secara pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilakukan oleh RSUD Cut Nyak Dhien dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH, bahwa suatu tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atas nama badan usaha maka yang bertanggungjawab secara pidana yaitu badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Disarankan setiap rumah sakit harus memiliki perizinan dalam pengelolaan limbah B3, majelis hakim dalam memutuskan perkara diharapkan tidak hanya mendasar pada dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum agar terpenuhinya substansi perkara sebagaimana yang sudah diatur pada Pasal 102 UUPPLH. CRIMINAL LAW WASTE CONTROL - LAW 345 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 108684 2023-02-28 13:27:27 2023-02-28 15:22:31 machine generated