Essa Garba Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2023 id Indonesia

Skripsi

Gambia dan Sistem Hukum Indonesia mengacu pada cara pemerintahan dijalankan oleh lembaga-lembaga negara termasuk sistem peradilan, cabang eksekutif, dan legislatif. Gambia dan Indonesia sama-sama memiliki sistem hukum unik yang mencerminkan pengaruh masa lalu kolonial dan adat istiadat setempat. Sistem hukum Gambia didasarkan pada hukum umum Inggris yang berasal dari keputusan pengadilan dan dipadukan dengan hukum adat setempat dan hukum syariah. Hukum umum adalah seperangkat aturan dan prinsip yang dirumuskan dan dikembangkan oleh pengadilan di Inggris yang diturunkan secara eksklusif dari keputusan pengadilan. Di sisi lain, sistem hukum Indonesia didasarkan pada sistem hukum perdata yang tertulis atau terkodifikasi, dengan kode hukum yang luas yang mengatur prosedur dan hukuman. Hukum perdata dipengaruhi oleh hukum Belanda Romawi dan kebiasaan setempat. Tesis ini bertujuan untuk membandingkan sumber sistem hukum di Gambia dan Indonesia serta menganalisis persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Ini juga memeriksa penerapan prinsip-prinsip dalam konstitusi kedua negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, mengkaji peraturan perundang-undangan berdasarkan sumber hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait. Pendekatan hukum undang-undang melibatkan pemeriksaan sistematis terhadap undang-undang dan peraturan kedua negara, termasuk konstitusi, undang-undang, dan keputusan pengadilan mereka. Hasil temuan menunjukkan bahwa Gambia dan Indonesia memiliki kesamaan dalam mengadopsi sistem campuran yang menggabungkan hukum kolonial, hukum adat, dan hukum Islam. Namun, kedua negara berbeda dalam landasan sistem hukum mereka, dengan Gambia berdasarkan hukum umum dan Indonesia berdasarkan hukum perdata. Temuan juga mengungkapkan bahwa baik konstitusi Gambia maupun Indonesia menjunjung tinggi prinsip-prinsip utama seperti supremasi, kedaulatan, supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Tesis ini merekomendasikan bahwa untuk membantu dalam memahami dan meningkatkan sistem hukum penelitian komparatif lebih lanjut untuk memajukan sistem hukum kedua negara. Hal ini juga menyarankan kodifikasi hukum adat dan menjunjung tinggi prinsip pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia dan prinsip negara hukum tidak boleh dikompromikan karena menjamin kesetaraan dan kebebasan. COMMON LAW COMPARATIVE LAW 340.2 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 108545 2023-02-22 15:06:13 2023-02-23 09:33:42 machine generated