Electronic Theses and Dissertation

Gambia dan Sistem Hukum Indonesia mengacu pada cara pemerintahan dijalankan oleh lembaga-lembaga negara termasuk sistem peradilan, cabang eksekutif, dan legislatif. Gambia dan Indonesia sama-sama memiliki sistem hukum unik yang mencerminkan pengaruh masa lalu kolonial dan adat istiadat setempat. Sistem hukum Gambia didasarkan pada hukum umum Inggris yang berasal dari keputusan pengadilan dan dipadukan dengan hukum adat setempat dan hukum syariah.
Hukum umum adalah seperangkat aturan dan prinsip yang dirumuskan dan dikembangkan oleh pengadilan di Inggris yang diturunkan secara eksklusif dari keputusan pengadilan. Di sisi lain, sistem hukum Indonesia didasarkan pada sistem hukum perdata yang tertulis atau terkodifikasi, dengan kode hukum yang luas yang mengatur prosedur dan hukuman. Hukum perdata dipengaruhi oleh hukum Belanda Romawi dan kebiasaan setempat.
Tesis ini bertujuan untuk membandingkan sumber sistem hukum di Gambia dan Indonesia serta menganalisis persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Ini juga memeriksa penerapan prinsip-prinsip dalam konstitusi kedua negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, mengkaji peraturan perundang-undangan berdasarkan sumber hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait. Pendekatan hukum undang-undang melibatkan pemeriksaan sistematis terhadap undang-undang dan peraturan kedua negara, termasuk konstitusi, undang-undang, dan keputusan pengadilan mereka.
Hasil temuan menunjukkan bahwa Gambia dan Indonesia memiliki kesamaan dalam mengadopsi sistem campuran yang menggabungkan hukum kolonial, hukum adat, dan hukum Islam. Namun, kedua negara berbeda dalam landasan sistem hukum mereka, dengan Gambia berdasarkan hukum umum dan Indonesia berdasarkan hukum perdata. Temuan juga mengungkapkan bahwa baik konstitusi Gambia maupun Indonesia menjunjung tinggi prinsip-prinsip utama seperti supremasi, kedaulatan, supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia.
Tesis ini merekomendasikan bahwa untuk membantu dalam memahami dan meningkatkan sistem hukum penelitian komparatif lebih lanjut untuk memajukan sistem hukum kedua negara. Hal ini juga menyarankan kodifikasi hukum adat dan menjunjung tinggi prinsip pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia dan prinsip negara hukum tidak boleh dikompromikan karena menjamin kesetaraan dan kebebasan.

The Gambia and Indonesian Legal System refers to the manner which the government is being run by the state’s institutions including the judicial system, executive branch, and legislative. The Gambia and Indonesia both have unique legal systems that reflect the influence of their colonial past and local customs. The Gambia's legal system is based on English common law which is derived from court decisions and combined with local customary law and sharia law. Common law is a set of rules and principles formulated and developed by the courts in England that were derived exclusively from court decisions. On the other hand, Indonesia's legal system is based on a civil law system which is written or codified, with extensive legal codes that outline procedures and punishments. Civil law is influenced by Roman Dutch law and local custom. This thesis aims to compare the source of legal systems in Gambia and Indonesia and analyzes the similarities and differences between them. It also examines the application of the principles in the constitution of both countries. The study uses a normative juridical method, examining laws and regulations based on secondary legal sources such as legislation and related documents. The statutory legal approach involves a systematic examination of the laws and regulations of both countries, including their constitution, legislation, and judicial decisions. The findings reveal that both Gambia and Indonesia have similarities in terms of adopting a mixed system that incorporates colonial laws, customary law, and Islamic law. However, the two countries differ in the foundation of their legal systems, with Gambia based on common law and Indonesia based on civil law. The findings also reveal that both Gambia and Indonesia constitutions uphold key principles such as supremacy, sovereignty, rule of law, separation of power, and protection of human rights. The thesis recommends that to help in understanding and improving the legal systems further comparative research to advance the legal systems of both countries. It also suggests codifying customary law and upholding the principles of separation of power, rule of law, and protection of human rights. Human rights and rule of law principles must not be compromised as they ensure equality and freedom.