Electronic Theses and Dissertation

Pengalokasian dana desa menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai bentuk upaya pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa melalui anggaran dana desa. Pengalokasian dana desa yang terus dilakukan secara konsisten setiap tahunnya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di desa, program padat karya desa merupakan salah satu kebijakan yang diharapkan dapat menjadi solusi perwujudan pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia di desa. Gampong Pangge Pilok telah menerapkan kegiatan program padat karya melalui anggaran dana desa, kebijakan kepala desa terhadap program ini yang sudah dijalankan, akan tetapi belum maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan kepala desa dalam rangka pengelolaan dana desa untuk program padat karya Di Gampong Pangge Pilok. Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dengan teori kriteria penentuan kebijakan publik menurut Said Zainal Abidin yaitu efektivitas, efisien, cukup, adil, terjawab. Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan dari kepala desa dalam pengelolaan dana desa untuk program padat karya Di Gampong Pangge Pilok belum terarah dengan baik. Dikarenakan kebijakan yang sudah dibuat belum sepenuhnya menjawab persoalan masalah seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Sedangkan yang menjadi hambatan adalah kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam keikutsertaan perumusan kebijakan yang ada didesa dan hambatan selanjutnya adalah tidak adanya kesesuaian antara perencanaan dan implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh perangkat desa. Untuk itu diharapkan kedepannya padat karya bisa menjadi program pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia didesa yang dapat memberikan kesejahteraan di desa dengan arah kebijakan pengelolaan yang terarah dan berkeadilan.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Kepala Desa, Program Padat Karya

Allocation of village funds is the responsibility of the village government in accordance with the mandate of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, as a form of village development efforts and empowering village communities through the village fund budget. The allocation of village funds which continues to be carried out consistently every year to reduce unemployment and p overty in the village, the village work-intensive program is one of the policies that is expected to be a solution to realizing development and increasing human resources in the village. Village Pangge Pilok has implemented work-intensive program activities through the village fund budget, the village head's policy on this program has been implemented, but it has not been maximized in realizing prosperity for the village community. This study aims to determine the policy of the village head in managing village funds for work-intensive programs in Village Pangge Pilok. The research method used is qualitative research with a descriptive analysis approach with the theory of criteria for determining public policy according to Said Zainal Abidin, namely effectiveness, efficiency, sufficient, fairness, and answers. The results of this study indicate that the policy of the village head in managing village funds for work-intensive programs in Village Pangge Pilok has not been well directed. Because the policies that have been made have not fully answered the problems as expected by the community. While the obstacle is the lack of participation of the village community in the formulation of existing policies in the village and a further obstacle is the lack of compatibility between planning and implementation of policies carried out by village officials. For this reason, it is hoped that in the future labor-intensive work can become a development program and increase in human resources in villages that can provide welfare in villages with directed and just management policies. Keywords: Public Policy, Village Head, Labor Intensive Program