MUHAMMAD YAZIDIL ILMY Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2022 id Indonesia

Skripsi

Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK merupakan bagian dari Lembaga Adat tingkat Kampung dikabupaten Aceh Tamiang. Namun, kedudukanya sebagai Lembaga Adat tingakat kampung belumm berjalan secara maksimal karena perannya dalam menyelesaiakan sengketa dalam menyarakat tidak terlihat dari pada Lembaga Adat lainya. Selain itu, Pasal 44 huruf g dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 yang memberikan tugas terhadap MDSK dalam meyelesaiakan sengketa yang timbul dalam mayarakat belum berjalan secara optimal dan baik. Pada kenyataanya, di kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang sengketa yang timbul dalam masyarakat yang seharusnya diselesaikan di tingkat kampung oleh MDSK dan pemangku Adat jusrtu dibawa atau diselesaiakan di Kepolisian Sektor atau melalui Pengadilan Negeri dan Makamah Syar’iah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menjelasakan kedudukan beserta tugas, hambatan serta solusi tehadap MDSK dalam menyelesaian sengketa yang timbul dalam masyarakat di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis. Data diproleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan yang ditentukan.Hasil penelitian ini menujukan bahwa kedudukan MDSK yang merupakan Lembaga Adat yang memiliki kedudukan dalam Majelis Peradilan Adat tingkat kampung guna menyelesaikan permasalahan perselisihan dalam masyarakat bersama pemangku adat. Tugasnya sebagai Lembaga Adat MDSK dapat menyelesaikan sengketa dalam masyarakat bersama pemangku adat dengan membentuk keputusan perdamaian dan pemulihan secara musyawarah. Hambatan dari tugas MSDK dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat ialah peraturan rujukan dasar hukum sebagai lembaga adat yang tidak memiliki pedoman hukum dalam menyelesiakan sengketa. Selain itu, terdapat kendala dalam pelaksanaan dalam lapangan seperti tidak sepemahaman anatara MDSK dengan pemangku adat, kurangnya pemahaman masyarakat, adanya rangkap jabatan selain bertugas sebagai MDSK, dan kurang harmonisnya hubungan antara Pemerintah Kampung dengan MDSK. Solusi terhadap MDSK berupa perbaikan koordnasi dengan pemangku adat, sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan penguatan tupoksi serta harmonisasi hubungan MDSK dalam menyelesakan sengketa yang timbul dalam masyarakat. Disarankan kepada MDSK untuk mengoptimalisasikan kedudukannya serta tugasanya sebagai Lembaga Adat guna menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat serta mengetahui tupoksinya. CUSTOMARY LAW (INSTITUTIONS) 340.5 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 107394 2022-12-27 12:14:22 2023-01-10 15:02:37 machine generated