Electronic Theses and Dissertation

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan landasan pemerintah Aceh membentuk Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh. Setelah adanya peraturan tersebut, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi setiap tahun di beberapa wilayah yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh yang dilihat melalui pendekatan collaborative governance serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini menggunakan teori Bryson dkk (2006) sebagai pisau analisis yang meliputi initial condition, process components, structure and governance, contingencies and constraints, dan outcomes and accountabilities. Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dengan teknik analisis data konten analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kolaborasi yang dilakukan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh pada indikator initial condition sudah terlihat. Pada indikator contingencies and constraints, outcomes and accountabilities, structure and governance, process components masih mengalami kendala di beberapa elemen pendukung pada indikator tersebut. Terdapat beberapa kendala dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh mulai dari kurangnya anggaran serta penegakan hukum belum masif dilakukan terhadap pelaku pembakaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah melakukan kerjasama dengan menggandeng pihak swasta yakni WALHI dan HAkA, meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, menambah jumlah alokasi anggaran untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta melakukan sosialisasi secara merata terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang meliputi PLTB serta Pengolahan Lahan Tanpa Bakar di setiap wilayah yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan.
Kata kunci: Collaborative Governance, Pengendalian, Kebakaran Hutan dan Lahan, Provinsi Aceh

Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number 32 of 2016 concerning Control of Forest and Land Fires is the basis for the Aceh government to establish Governor Regulation Number 20 of 2016 concerning Control of Forest and Land Fires in Aceh. After the issuance of this regulation, forest and land fires still occur every year in several areas that have a high vulnerability to forest and land fires in Aceh Province. The purpose of this research is to see how forest and land fire control in Aceh Province is seen through a collaborative governance approach and to find out the obstacles faced in controlling forest and land fires. This study uses the theory of Bryson et al (2006) as a tool for analysis which includes initial conditions, process components, structure and governance, contingencies and constraints, and outcomes and accountabilities. This study uses a type of qualitative research through data collection techniques through observation, documentation and interviews with content analysis data analysis techniques. The results of the study show that the collaboration carried out in controlling forest and land fires in Aceh Province on the initial condition indicator has been seen. On the indicators of contingencies and constraints, outcomes and accountability, structure and governance, process components are still experiencing problems in several supporting elements in these indicators. There are several obstacles in controlling forest and land fires in Aceh Province starting from a lack of budget and not massive law enforcement against perpetrators of arson. For this reason, it is hoped that the government will cooperate by cooperating with the private sector, namely WALHI and HAkA, increasing law enforcement against perpetrators of forest and land burning, increasing the amount of budget allocations for controlling forest and land fires and conducting socialization evenly related to controlling forest and land fires which includes PLTB. and Land Processing without Burning in every area that has a high vulnerability to forest and land fires. Keywords: Collaborative Governance, Control, Forest and Land Fire, Aceh Province