Muhammad Fajri Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2022 id Indonesia

Skripsi

Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, pada pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama anatara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-bangsa dan pada pasal 27 dinyatakan bahwa pengungsi menderita penyakit harus dirujuk ke rumah sakit dan mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu lainnya. Namun dalam kenyataannya, pihak yang menangani pengungsi seperti UNHCR, Pemerintah, Dinas Kesehatan belum dapat memberikan fasilitas dan perlindungan kepada pengungsi selama pandemi COVID-19 sebagaimana mestinya. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana peran UNHCR, pemerintah, dan dinas kesehatan dalam menangani pengungsi Rohingya pada masa pandemi COVID-19, pengaturan nasional terkait dengan vaksinasi untuk pengungsi Rohingya, hambatan dan tantangan dalam memberikan vaksinasi kepada pengungsi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Penulisan skripsi dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris. Data diperoleh dari penelitian normatif dan penelitian lapangan. Penelitian normatif dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dengan cara mempelajari buku-buku teks, pendapat para sarjana, makalah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran UNHCR, Pemerintah, Dinas Kesehatan dalam menangani pengungsi Rohingya selama pandemi COVID-19 belum berjalan secara maksimal karena pengungsi yang mendarat di Lhokseumawe sebanyak 120 orang akan tetapi untuk tempat penampungan yang disediakan belum memadai dan juga untuk melakukan tes PCR, membagikan masker, handsanitizer dan bahkan memberikan vaksinasi kepada pengungsi UNHCR masih mengalami kekurangan. Aturan nasional terkait dengan vaksinasi pengungsi Rohingya terdapat dalam pasal 27 Peraturan Presiden Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Hambatan dan tantangan untuk vaksinasi pengungsi terdapat dalam administrasi dan logistik untuk vaksin masih terkendala dan mengalami kekurangan. Saran menambah tempat penampungan yang memadai untuk pengungsi, memberikan masker, handsanitizer, dan melakukan tes PCR, disetiap kegiatan yang dilakukan oleh pengungsi. Mencari solusi mengenai administrasi agar pengungsi tidak ada kendala dalam memperoleh vaksin. REFUGEES - LAW OF NATIONS 341.486 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 106330 2022-11-17 15:43:25 2022-11-21 11:59:37 machine generated