Suriadi Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Program Studi Magister Ilmu Hukum 2022 id Indonesia

Theses

Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Memberikan kewenangan kepada lembaga Bawaslu Provinsi Aceh untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui jalur adjudikasi. Dalam hal ini berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Akan tetapi, dalam pelaksanaan kewenangan sidang adjudikasi yang dilakukan tersebut masih terdapat kelemahan, maupun dari segi sumber daya manusia (SDM) pada lembaga Bawasl Provinsi Aceh itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang diberikan kepada lembaga Bawaslu Provinsi Aceh, menganalisis sistem penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Aceh, dan menganalisis kemampuan Bawaslu Provinsi Aceh dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis yuridis normatif, dengan pendekekatan perundang-undangan, konseptual, dan sejarah.Selain itu, penelitian ini juga menggunakan jenis yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal.Data dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan non hukum, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Provisi Aceh berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui jalur adjudikasi. Pasal 469 ayat (1) UU Pemilu menyatakan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Aceh terhadap sengketa proses pemilu bersifat final dan mengikat, kecuali untuk tiga hal, yakni berkaitan dengan verifikasi calon partai politik peserta pemilihan umum, penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan penetapan calon. Upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dapat ditempuh setelah upaya administratif di Bawaslu Provinsi Aceh selesai.Sistem penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu Provinsi Aceh dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mediasi dan adjudikasi. Dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu Bawaslu Provinsi Aceh mampu melakukan sesuai dengan regulasi yang mengaturnya, hal ini di buktikan dengan 5 (lima) sengketa proses pemilu yang diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Aceh. Disarankan agar Bawaslu Provinsi Aceh membuat pelatihan khusus bidang penyelesaian sengketa proses pemilihan umum agar dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum melalui jalur adjudikasi sesuai dengan amanat UU Pemilu sehingga melahirkan putusan yang lebih berkeadilan kedepan. ELECTION LAW 342.07 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 106231 2022-11-03 16:30:34 2022-11-16 15:44:51 machine generated