Electronic Theses and Dissertation

Whistleblowing System merupakan suatu pengungkapan atas tindakan atau perilaku yang melawan hukum, tindakan yang tidak etis, dan tindakan jenis lainnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi suatu instansi atau organisasi. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas dan terhindar dari pelanggaran, maka perlu diterapkan whistleblowing system, dimana sistem ini dapat menjadi pencegahan dini segala bentuk pelanggaran. Namun KIP Aceh tidak menerapkan whistleblowing system dengan dalih belum adanya aturan pasti, lalu mengapa beberapa KPU lainnya sudah mulai menerapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sistem pelaporan pelanggaran manual yang digunakan oleh KIP Aceh dan alasan KIP Aceh tidak menerapkan whistleblowing system. Penelitian ini menggunakan teori Prosocial Behavior yaitu perilaku positif yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain dan Teori Ethical Climate yaitu perilaku etis seseorang yang berpedoman pada hukum, peraturan, dan standar. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua sumber yaitu data primer melalui hasil wawancara langsung dengan narasumber, dan data sekunder dengan mengumpulkan dokumen yang terkait dengan topik penelitian. Informan penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu kriteria tertentu sesuai dengan topik penelitian yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KIP Aceh saat ini masih menggunakan sistem pelaporan pelanggaran manual, mereka menganggap sistem pelaporan manual lebih efektif dan data yang dihasilkan lebih akurat. KIP Aceh tidak menerapkan whistleblowing system dengan dalih belum adanya aturan dan putusan yang jelas dari KPU RI. Jika melihat fakta yang ada harusnya KIP Aceh sudah bisa menerapkan whistleblowing system tanpa harus menunggu arahan dari KPU RI, karena Aceh merupakan daerah dengan keistimewaan khusus. Oleh karena itu, tidak ada salah nya jika KIP Aceh mulai menerapkan whistleblowing system yang berbasis digital ini, demi mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas.
Kata Kunci : Whistleblowing System, KIP Aceh, Pelanggaran Kode Etik

Whistleblowing System is a disclosure of unlawful actions or behavior, unethical actions, and other types of actions that can cause harm to an institute or organization. Elections with integrity that have no violations can be realized by implementing a whistleblowing system, an early prevention system for all forms of violations in elections. The Independent Election Commission (KIP) for Aceh does not implement a whistleblowing system, claiming that there are no definite rules yet. However, several General Election Commissions (KPU) have started implementing a whistleblowing system. This study aimed to identify the manual violation reporting system used by KIP Aceh and the reasons for not implementing the whistleblowing system. This study used prosocial behavior theory, positive behavior that benefits oneself and others. Another theory used was ethical climate theory, which is a person’s ethical behavior guided by laws, regulation, and standards. This study employed a descriptive design with a qualitative approach. Primary data from this study were obtained through direct interview with the resource persons, while the secondary data were collected from documents related to the research topic. A purposive sampling technique with specific criteria according to the research topic was used to select research informants. The results revealed that KIP Aceh is using a manual violation reporting system at this time. They consider this system more effective and produce more accurate data. KIP Aceh does not implement the whistleblowing system because the are no clear rules and decisions from the Indonesian Republic General Election Commission (KPU RI). Because Aceh is an area with special privileges, KIP Aceh should have implemented a whistleblowing system without waiting for a decision from the KPU RI. Hence, to realize the integrity of elections, KIP Aceh should implement this digital-based whistleblowing system. Keywords : Whistleblowing System, KIP Aceh, Violation of the Code of Ethics