Electronic Theses and Dissertation

Pemilihan umum merupakan sarana untuk menjalankan kedaulatan rakyat dalam negara
demokrasi. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E bahwa Pemilu dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Meski asas
tersebut dalam beberapa tahun terakhir dapat berjalan efektif di Indonesia, tetapi pada Pemilu
yang diselenggarakan pada tahun 2019 masih banyak ditemukan kecurangan yang dilakukan
oleh berbagai pihak. Kecurangan tersebut berupa money politic, penyalahgunaan formulir C6.
Kejadian tersebut juga terjadi di Kecamatan Meuraxa yaitu terdapat empat orang yang
menyalahgunakan C6 untuk mencoblos milik orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui serta menjelaskan bagaimana peran dan hambatan yang dihadapi Bawaslu dalam
meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat pada Pemilu 2019 di Kecamatan Meuraxa.
Penelitian ini menggunakan teori peran, partisipasi, pemilu, dan pengawasan yang dapat
mempermudah penulis dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dan
pendekatan Deskriptif yang dapat mendukung penulis dalam melaksanakan penelitian. Hasil dari
penelitian ini adalah peran Bawaslu Kota Banda Aceh belum maksimal disebabkan anggaran
yang tidak cukup untuk melakukan beberapa program yang dapat meningkatkan partisipasi
pengawasan masyarakat, dan juga komisioner yang tidak mencukupi sehingga Bawaslu kesulitan
untuk mencapai kinerja yang maksimal. Serta kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam
mengikuti sosialisasi ataupun program yang dilakukan Bawaslu. Hambatan lain yang dihadapi
ialah masih banyak masyarakat yang cenderung apatis terhadap pengawasan Pemilu, dan apabila
mereka ikut mengawasi biasanya orang yang masuk dalam tim pemenangan saja bukan
masyarakat yang menginginkan terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil. Oleh karena itu
kedepannya agar masyarakat dapat aktif dalam melakukan partisipasi pengawasan, Bawaslu
Kota Banda Aceh harus didukung oleh semua elemen dari pemerintahan maupun masyarakat.
Kata Kunci : Pemilu, Bawaslu, , Partisipasi Masyarakat, Pengawasan

General elections are a means to exercise the sovereignty of the people in a democratic country. In accordance with the mandate of the 1945 Constitution Article 22 E that elections are held in a direct, general, free, secret, honest and fair manner once every five years. Although this principle has been effective in Indonesia in recent years, in the elections held in 2019 there were still many frauds committed by various parties. The fraud is in the form of money politics, misuse of form C6. This incident also occurred in Meuraxa District, where there were four people who misused C6 to vote for someone else's. This study aims to find out and explain how the role and obstacles faced by Bawaslu in increasing public supervision participation in the 2019 Election in Meuraxa District. This study uses the theory of role, participation, election, and supervision which can facilitate the author in research. This study uses a qualitative method and a descriptive approach that can support the author in carrying out research. The results of this study are that the role of the Banda Aceh City Bawaslu has not been maximized due to the insufficient budget to carry out several programs that can increase public supervision participation, and also insufficient commissioners so that it is difficult for Bawaslu to achieve maximum performance. Another obstacle faced is that there are still many people who tend to be apathetic towards election supervision, and if they participate in supervising it is usually the people who are included in the winning team, not the people who want an honest and fair election. Therefore, in the future, so that the community can be active in participating in supervision, the Bawaslu of Banda Aceh City must be supported by all elements of the government and society. Keywords : Election, Bawaslu, Community Participation, Supervision