Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintah Aceh menjelaskan bahwa
pmerintah Aceh berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam
semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah, kewenangan yang dimaksud melahirkan Qanun Pokok-Pokok Syariat
Islam, yang inti dari peraturan terbut adalah untuk mewajibkan pemerintah dan
masyarkat Aceh untuk menerapkan Syariat Islam secara kafaah. Salah satu aspek
yang aspek yang dijelaskan di dalam Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam adalah
yang berkaitan dengan Syariat Muamalah atau keungan Syariah. oleh sebab itu
menyebabkan pemerintah memiliki tuntutan dan tugas untuk merancang dan
mensahkan Qanun tentang Lembaga Keangan Syariah (LKS). Namun di dalam
tahap penyusunan naskah akademik dianggap memiliki permasahan pertimbangan
dari segi dasar hukum sehingga menyebabkan beberapa pihak merasa di rugikan
dari adanya pembentukan Qanun LKS. Penelitian ini untuk menjelaskan
rasionalitas Pengajuan Usulan Pelaksanaan Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh.
Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik
pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan informan,
sedangkan data sekunder melalui dokumentasi/kepustakaan. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa pengajuan usulan pelaksanaan Qanun LKS, termasuk ke
dalam rasionalitas instrumental dan rasionalitas berorientasi dengan nilai.
Rasionalitas instrumental di dalam Qanun LKS, dapat dilihat degan adanya tujuan
yang ingin di capai dari pemerintah Aceh, yanag mana merupakan bentuk cita-cita
masyarakat Aceh, diamanatkan langsung di dalam Qanun Pokok-pokok Syaria
Islam untuk mengatur sistem keuangan di Aceh berbasis prinsp Syariat Islam.
Sedangakan dari segi rasionalitas nilai yang terdapat di dalam pengajuan usulan
pelaksanaan Qanun LKS, dapat terlihat jelas pada dasar pemikiran bagaimana
sebuah Qanun LKS dibangun, yang mana tujuan utamanya adalah untuk
menyempurnakan ibadah masyarakat Aceh dengan cara menjauhi segala bentuk
praktik riba (nilai yang diyakini) yang terdapat di dalam sistem keuangan
konvensional.
Kata Kunci: Rasionalitas, LKS

ABSTRACT Based on the Law on the Government of Aceh, it is explained that the Aceh government has the authority to regulate and manage government affairs in all public sectors except for government affairs which are under the authority of the Government, the authority in question gives birth to the Qanun on the Principles of Islamic Shari'a, the essence of the regulation is to oblige the government and the people of Aceh to apply Islamic Shari'a kafaah. One aspect that is described in the Qanun on the Principles of Islamic Shari'a is related to Shari'a Muamalah or Sharia finance. therefore causing the government to have demands and duties to draft and ratify the Qanun on Sharia Financial Institutions (LKS). However, in the stage of drafting an academic paper, it is considered to have a problem of consideration in terms of the legal basis, causing some parties to feel disadvantaged from the formation of the LKS Qanun. This study is to explain the rationality of the Submission of Proposals for the Implementation of Islamic Financial Institutions in Aceh. The research approach uses a qualitative approach. Primary data collection techniques through direct interviews with informants, while secondary data through documentation/library. The results of this study indicate that the proposed implementation of the LKS Qanun is included in instrumental rationality and value-oriented rationality. Instrumental rationality in the LKS Qanun, can be seen from the goals to be achieved from the Aceh government, which is a form of the aspirations of the Acehnese people, which is directly mandated in the Qanun on the Principles of Islamic Sharia to regulate the financial system in Aceh based on Islamic Sharia principles. . Meanwhile, in terms of the rationality of the values contained in the proposal for the implementation of the Qanun LKS, it can be seen clearly in the rationale of how a Qanun LKS was built, whose main purpose is to perfect the worship of the Acehnese people by avoiding all forms of usury practices (believing values) that exist in the conventional financial system. Keywords: Rationality, LKS