Electronic Theses and Dissertation

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 1 Angka 55 menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran (SILPA)
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran. Namun realitanya Pemerintah Aceh dari tahun 2017-2021
mengalami Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang meningkat. Tujuan dari
penelitian ini untuk mengetahui faktor Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran di
Provinsi Aceh dan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh
untuk mengatasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran di Provinsi Aceh. Penelitian
ini menggunakan teori pengelolaan keuangan daerah, anggaran sektor publik,
upaya dan konsep pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis data menggunakan
teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh mengalami Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran pada tahun 2017-2021 yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Aceh yang belum berjalan maksimal dikarenakan dari segi
perencanaanya tidak memenuhi Readiness Criteria yang berlawanan dengan
RPJM tahun 2017-2022. Pelaksanaan kegiatan sering tertunda di 3 bulan akhir
periode anggaran terutama pada kegiatan fisik tidak terealisasi yaitu paket-paket
multiyears tidak bisa dilaksanakan di awal tahun karena memiliki hambatan
diantarnya faktor alam akhirnya kegiatan tersebut tidak terlaksana. Upaya yang
dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk mengatasi Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran dengan melakukan percepatan realisasi salah satunya percepatan
realisasi belanja fisik serta melakukan perencanaan yang strategis. Untuk itu
diharapkan kepada Pemerintah Aceh sebagai penyelenggara pemerintahan agar
lebih cepat dalam proses tanda tangan kontrak terhadap pembangunan daerah
yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh dan realisasi belanja
dari dinas di ruang lingkup Pemerintah Aceh agar dapat terealisasi sebagaimana
yang telah diatur dalam undang-undang.

Permendagri No. 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Financial Management Article 1 number 55 states that Budget Financing Remainder (SILPA) is the difference in the realization of budget revenues and expenditures during one budget period. However, the reality is that the Government of Aceh from 2017-2021 has experienced an increase in the excess of Budget Financing. The purpose of this study is to determine the factor of the excess budget financing in Aceh province and what efforts can be made by the Aceh government to overcome the excess budget financing in Aceh province. This study uses the theory of regional financial management, public sector budgets, efforts and the concept of financing. This study uses a research method with a qualitative descriptive approach. In analyzing the data using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the Government of Aceh experienced an excess of Budget Financing in 2017-2021 which was sourced from the Aceh Revenue and Expenditure Budget which had not run optimally because in terms of planning it did not meet the Readiness Criteria which was contrary to the 2017-2022 RPJM. The implementation of activities is often delayed in the final 3 months of the budget period, especially when physical activities are not realized, namely multi-year packages that cannot be implemented at the beginning of the year due to obstacles including natural factors, in the end these activities are not carried out. Efforts made by the Aceh Government to overcome the Excess of Budget Financing by accelerating the realization of one of which are accelerating the realization of physical expenditures and carrying out strategic planning. For this reason, it is hoped that the Aceh Government as the administrator of government will speed up the process of signing contracts for regional development listed in the Aceh Revenue and Expenditure Budget and the realization of expenditures from offices within the scope of the Aceh Government so that they can be realized as stipulated in the law.