<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="104771">
 <titleInfo>
  <title>PENGELOLAAN DAN KONSERVASI PERIKANAN DI WILAYAH ZEEI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>RAZES ALKHWADIFA</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>FakultasHukum</publisher>
   <dateIssued>2022</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Terdapat beberapa peraturan internasional dan nasional yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi setiap pihak yang memiliki kapasitas untuk menjaga konservasi ikan di laut lepas seperti pasal 117 dan pasal 118 UNCLOS 1982 yang mengamanatkan kerja sama negara-negara dalam konservasi pengelolaan sumber kekayaan hayati di laut lepas serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan di dalam pengelolaan serta konservasi perikanan itu sendiri seperti penurunan alokasi pendanaan konservasi laut dari pemerintah, konflik pembangunan antar sektor yang terjadi di dalam kawasan konservasi laut dan lain-lain.&#13;
&#13;
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan dan pengelolaan konservasi perikanan dalam hukum internasional dan hukum nasional dalam regulasi konservasi laut yang diatur dalam UNCLOS dan Undang-Undang serta untuk Mengetahui tantangan pelaksanaan konservasi wilayah laut di Indonesia. &#13;
&#13;
Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. dengan cara melakukan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, bahan pustaka, putusan pengadilan serta norma-norma yang berkembang di masyarakat yang nantinya akan di jelaskan dengan cara sistematis&#13;
&#13;
Hasil penelitian menjelaskan terdapat beberapa peraturan internasional yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi setiap pihak yang memiliki kapasitas untuk menjaga konservasi ikan di laut lepas. Indonesia sendiri telah membuat regulasi tentang perikanan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Sedangkan dalam tantangan pelaksanaannya terdapat penurunan alokasi pendanaan konservasi laut dari pemerintah, dan konflik pembangunan antar sektor yang terjadi di dalam kawasan konservasi laut, yang belum adanya regulasi atau peraturan perundang-undangaan yang tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat.&#13;
&#13;
Saran agar kajian ini dapat direalisasikan, kepada pemerintah semoga terus meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi laut secara efektif, dengan meningkatkan alokasi pendanaan konservasi laut, menyelesaikan konflik pembangunan antar sektor yang terjadi di dalam kawasan konservasi laut.&#13;
</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>104771</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2022-09-19 11:42:42</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2022-09-19 11:49:19</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>