Alfi Maqfirah Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh FakultasHukum 2022

Theses

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI DALAM MEMUTUSKAN PERKARA WALI ADHAL Alfi Maqfirah Imam Jauhari** Ilyas*** ABSTRAK Wali merupakan salah satu unsur penting dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Keberadaan wali dalam perkawinan diakui dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, selanjutnya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun begitu, masih terdapat kasus hukum wali yang enggan atau wali adhal mengawinkan anak di bawah perwaliannya. Ini dibuktikan dengan banyaknya permohonan wali adhal di mahkamah syar’iyah, dan kasusnya mengalami peningkatan, terutama dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Permohonan penetapan wali adhal oleh calon mempelai perempuan secara umum di kabulkan dan adapula yang tidak dikabulkan oleh hakim dan apabila dikabulkan maka status kewalian beralih kepada wali hakim, ini dipahami dari tiga putusan yang menjadi sental penelitian ini, yaitu putusan nomor 8/Pdt.P/2021/MS.Sgi. putusan nomor 273/Pdt.P/2021/MS.Sgi, dan putusan nomor 75/Pdt.P/2022/Ms.Sgi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli menetapkan wali adhal pada putusan No. 8/Pdt.P/2021/Ms.Sgi, No. 273/Pdt.P/2021/Ms.Sgi, dan No. 75/Pdt.P/2022/Ms.Sgi, selanjutnya menganalisis kedudukan ketiga putusan tersebut dilihat dari asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Jenis penelitian adalah yuridis-normatif, dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun sifat analisis penelitian ini adalah prescriptive-analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan majlis hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli menetapkan wali adhal pada Putusan No. 8/Pdt.P/2021/Ms.Sgi, No. 273/Pdt. P/2021/Ms.Sgi, dan Putusan No. 75/Pdt.P/2022/Ms mengacu kepada tiga ketagori. Pertama, pertimbangan yuridis. Kedua, pendapat para doktrinal tentang legalitas penggantian wali nasab yang adhal pada wali hakim. Ketiga, kaidah fikih atau asas dan prinsip-prinsip hukum. Kedudukan putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli tersebut telah memenuhi asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Hanya saja, hakim dalam ketiga putusan yang menjadi sentral penelitian ini belum memaksimalkan proses mediasi wali dengan anak kandung, bagaimana pun wali nasab lebih utama, Peraturan Mahkamah Agung dan Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan urutan hak wali sampai pada wali hakim. Oleh sebab itu, hakim harus berupaya secara sungguh-sungguh dalam memberi pengertian kepada anak untuk menunda perkawinannya, sebaliknya kepada wali untuk tidak menolak perkawinan anaknya. Disarankan agar majelis hakim Mahkamah Syar’iyah berupaya semaksimal munkin dalam pemanggilan secara layak dan patut kepada wali perempuan supaya dapat berhadir di persidangan. Dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim juga perlu menegaskan hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek mudarat yang muncul ketika permohoan pemohon tidak dikabulkan. Kata Kunci: Analisis Yuridis, Pertimbangan Hakim, Wali Adhal 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 104757 2022-09-19 11:02:18 2022-09-19 15:22:14 machine generated