Electronic Theses and Dissertation

Indonesia merupakan negara habitat rangkong gading yang memiliki populasi tertinggi, burung ini tersebar di Kalimantan dan Sumatra. Rangkong gading terdaftar dalam Appendix I The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)/ Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Satwa dan Tumbuhan Liar Terancam Punah. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini berdasarkan Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan CITES. Faktor yang menyebabkan spesies ini hampir punah adalah perburuan, perdagangan satwa liar, dan deforestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi CITES dalam menangani perdagangan ilegal satwa liar jenis rangkong gading (Rhinoplax vigil) di Sumatra. Tujuan lainnya untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengkonservasi spesies ini dari kepunahan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menganalisis data terdahulu dan melihat pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan norma dan kebiasaan internasional dan nasional. Kemudian melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi yang memperkuat hasil implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan semua jenis rangkong termasuk rangkong gading dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Tingginya perdagangan satwa dilindungi di pasar burung Sumatera melalui media sosial, perburuan satwa di kawasan konservasi, dan kurangnya upaya penegakan hukum hanyalah beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat ancaman terhadap konservasi satwa liar di Sumatera. Pemerintah juga telah melakukan upaya konservasi rangkong gading, dengan cara: Mengikuti konferensi CITES COP 17 di Johannesburg, Afrika Selatan; membangun kerjasama nasional dan internasional; dan Konservasi in-situ dan ex-situ. Pemerintah juga memiliki tantangan, seperti regulasi hukum yang tidak jelas, kurangnya sumber daya manusia, dan kerusakan lingkungan. Saran dari penelitian ini adalah para pemangku kepentingan harus lebih terbuka mengenai data rangkong gading; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 perlu segera direvisi agar hukuman bagi pelanggar dapat memberikan efek jera; untuk memfasilitasi penyitaan dan penegakan hukum, perlu ditekankan sosialisasi dan edukasi terkait rangkong gading kepada aparat terkait; dan jumlah polisi hutan, PPNS, dan SPORC ditambah oleh pemerintah pusat.

Indonesia is a habitat country that has the highest population of helmeted hornbill, it is spread in Kalimantan and Sumatra. The helmeted hornbill is listed in Appendix I of The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Indonesia has ratified this convention under Presidential Decree No. 43 of 1978 on the ratification of the CITES. The factors that cause this species to be almost extinct are hunting, illegal wildlife trade, and deforestation. The study aims to analyze the implementation of CITES in dealing with the Illegal Wildlife Trade (IWT) of the helmeted hornbill (Rhinoplax vigil) species in Sumatra. Another aims to find out the government's role in conserving the species from extinction. This research is in the form of normative juridical research by analyzing previous data and looking the implementation of current legislation with international and national norms and customs. Then conduct interviews to gather information to strengthen the implementation results. The result showed all types of hornbills including the helmeted hornbill are protected in accordance with Law No. 5 of 1990 and Government Regulation No. 7 of 1999. The high levels of protected animal trade in the Sumatran bird market through social media, animal hunting in conservation areas, and the lack of efforts to enforce laws are just a few of the factors that contribute to the high level of threats to Sumatra's wildlife conservation. The government also has made efforts to conserve helmeted hornbill, by: Takes part in the CITES COP 17 conference in Johannesburg, South Africa; building national and international cooperation; and In-situ and ex-situ conservation. The government has other challenges, such as unclear legal regulation, a lack of human resources, and environmental damage. The suggestion from this research are the stakeholders should be more open regarding helmeted hornbill data; Law No. 5 of 1990 needs to be changed right away so that the possibility of penalty for offenders can act as a deterrent; to facilitate seizure and law enforcement, it is important to stress socialization and education related to helmeted hornbills to the appropriate officials; and the number of forest rangers, PPNS, and SPORC was expanded by the central government.