Electronic Theses and Dissertation

Perusahaan sosial, juga dikenal sebagai bisnis sosial, adalah perusahaan yang memiliki tujuan sosial tertentu yang berusaha memaksimalkan keuntungan sambil memaksimalkan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, dengan keuntungan terutama digunakan untuk mendanai program sosial. Masalah yang dihadapi Indonesia terkait wirausaha sosial adalah belum adanya sarana hukum untuk memenuhi kebutuhan pengembangan wirausaha sosial.

Untuk menemukan bentuk hukumnya, perusahaan sosial di Indonesia memilih antara perseroan terbatas atau yayasan dalam menjalankan jenis perusahaannya, tetapi tentu saja kondisi keberadaan ini tidak dapat mengakomodasi kebutuhan bentuk perusahaan sosial. Penelitian ini mengkaji bentuk hukum perusahaan sosial di Indonesia melalui studi banding hukum antara Inggris Raya (UK) dan Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji manfaat dan menganalisis kebutuhan gerakan social enterprise dengan adanya bentuk hukum baru bagi social enterprise di Indonesia dengan acuan pembelajaran pemikiran Inggris.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Data yang diperlukan untuk tugas akhir ini terdiri dari otoritas hukum primer dan sekunder. Kewenangan hukum primer dikumpulkan melalui analisis peraturan perundang-undangan nasional terkait, asas peraturan perundang-undangan internasional dan peraturan lainnya.

Sumber hukum sekunder diperoleh melalui kajian literatur terkait, buku teks, jurnal, dan tulisan terkait sebelumnya. Semua data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua prinsip yang perlu dianut oleh social enterprise di Indonesia: asset dan profit lock.

Dengan mengacu pada pembelajaran bagaimana Community Interest Company (CICs) eksis sebagai bentuk hukum social enterprise UK, Indonesia membutuhkan bentuk-bentuk hukum social enterprise yang mengakomodasi prinsip-prinsip social enterprise dari asset lock dan profit lock untuk mencapai tujuan sosial mereka sekaligus memaksimalkan keuntungan. Diusulkan agar dibuat peraturan baru tentang bentuk badan hukum perusahaan sosial di tingkat hierarki konstitusional, setingkat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahkan saat ini Indonesia telah memiliki Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan yang menyebutkan tentang wirausaha sosial, dimana peraturan tersebut cukup ideal dan jelas, namun belum cukup untuk mengakui wirausaha sosial di Indonesia untuk menciptakan suatu bentuk hukum yang sesuai untuk fleksibilitas perusahaan sosial, seperti regulasi profit lock dan asset lock yang mungkin diterapkan pada regulasi baru kami.

A social enterprise, also known as a social business, is a company that has specific social objectives that seek to maximize profits while maximizing benefits to society and the environment, with profits primarily used to fund social programs. The problem that Indonesia faces regarding social enterprises is that there is no legal vehicle to address the development needs of social enterprises. To find their legal form, social enterprises in Indonesia choose between limited liability or foundation in running their type of company, but, of course, this existence condition cannot accommodate the needs of the social enterprise form. This research examines the legal form for social enterprises in Indonesia through a comparative study of the law between the United Kingdom (UK) and Indonesia. The purpose of the research is to scrutinize the advantage and to analyze the need of social enterprise movement by new legal form existence for social enterprise in Indonesia by reference learning thought UK. This study uses normative legal method. Data required for this thesis consists of primary and secondary legal authorities. Primary legal authorities were collected through analyzing related national legislations, international law legislations principle and other regulations. Secondary legal resources were obtained through reviewing related literature, text books, journal, and previous related writing. All collected data were analyzed by applying qualitative analysis. The result of the research shows that there are two principles that need to be adopted by social enterprises in Indonesia: asset and profit lock. With reference to learning from how Community Interest Company (CICs) exists as the social enterprise UK legal form, Indonesia requires social enterprise legal forms that accommodate the social enterprise principles of asset lock and profit lock in order to achieve their social purpose while maximizing profit. It is proposed that a new regulation be created about social enterprise legal form at the level of the constitutional hierarchy, at the same level as Indonesia Law Number 40 of 2007 concerning Limited Companies. Even nowadays, Indonesia has presidential regulation number 2 of 2022 about entrepreneurship development that mentions social enterprise, where the regulation is quite ideal and clear, but it is not enough to acknowledge social enterprise in Indonesia in order to create a legal form that is suitable for the flexibility of social enterprises, such as profit lock and asset lock regulation that may be applied to our new regulation.