Electronic Theses and Dissertation

TINJAUAN TENTANG PROSEDUR PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Muhammad Zahrul Mubaraq*
M. Nur** Effendi***

ABSTRAK

Upaya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi telah dilakukan berulangkali, dan puncaknya terjadi pada 2019. Dalam revisi yang dilaukan pada 2019 tersebut, terjadi pengabaian terhadap prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga menyebabkan terjadi penolakan dari publik saat proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat dan menyebabkan undang-undang hasil revisi juga sulit diterima sehingga menyebabkan banyak terjadi pengujian undang-undang di mahkamah Konstitusi. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini (1) Apakah perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan (2) Apa urgensi pembentukan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi?.
Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Untuk memahmi dan mengetahui apa urgensi pembentukan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data diterapkan kepada bahan hukum primer Undang-Undang, Buku-buku, Jurnal dan Naskah Akademik.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasanya Prosedur Pembentukan Undang-Undang dalam hal ini Revisi UU KPK tidak melalui prosedur atau tahapan- tahapan sebagaimana diatur dalam “UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” antara lain, tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sehingga mengakibatkan terdapat banyak sekali kesalahan-kesalahan dan kecacatan yuridis dalam revisi UU KPK. Dan disimpulkan bahwa urgensi dilakukannya revisi “Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, tentang KPK adalah pertama bahwa “Undang-Undang 30 tahun 2002” sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedua bahwa penegakan hukum terkait pemberantasan Korupsi berdasarkan pada “Undang-undang 30 tahun 2002”, sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum, dan poin ketiga bahwa ketentuan mengenai wewenang penyidikan yang dilakukan oleh KPK, didasarkan pada “Undang-Undang 30 tahun 2002”, telah bertentangan dengan ketentuan umum hukum pidana, sehingga harus dilakukan revisi terhadap UU KPK yang lama.
Diharapkan Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan perlu menetapkan PERPU sebagai upaya untuk mengintegrasikan kepentingan- kepentingan politik serta dinamika hukum nasional. Dilain sisi, apabila PERPU tidak dapat menjadi solusi penyelesaian masalah, maka Mahkamah Konstitusi adalah pintu keadilan terakhir yang dicari oleh masyarakat, melalui mekanisme Jucidial Review dan Diharapkan perlu adanya reformasi hukum dan konstitusi untuk memperkuat kedudukan, tugas, serta wewenang KPK dengan cara meng- amandemen ke-lima “Undang-Undang Dasar NRI 1945”. Bahkan dalam setiap agenda Pembentukan Undang-Undang dalam hal ini Revisi UU KPK wajib melibatkan partisipasi rakyat secara aktif agar dapat melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif.


Kata Kunci: Revisi UU KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi

*Mahasiswa
**Ketua Komisi Pembimbing
***Anggota Komisi Pembimbing

REVIEW OF PROCEDURE FOR AMENDMENT TO LAW NUMBER 30 OF 2002 CONCERNING THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION BASED ON LAW NUMBER 12 OF 2011 CONCERNING ESTABLISHMENT LAW REGULATIONS Muhammad Zahrul Mubaraq* M. Nur** Effendi*** ABSTRACT Efforts to revise Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission which became the basis for the formation of the Corruption Eradication Commission have been carried out repeatedly, and the peak occurred in 2019. good, causing rejection from the public during the discussion process in the House of Representatives and causing the revised law to be difficult to accept, causing a lot of judicial review of the law at the Constitutional Court. The identification of problems in this study (1) Is the amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission in accordance with the procedures specified in Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation, and (2) What is the urgency of establishing revision of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission?. The purpose of this study is to understand and find out that the amendments to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission are in accordance with the procedures specified in Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation and To understand and find out what is the urgency of forming a revised Law. -Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. The type of research used in this research is legal research that is juridical normative. Normative legal research is legal research that puts the law as a building system of norms. The system of norms in question is regarding the principles, norms, rules, of the laws and regulations. Data collection is applied to the primary legal materials of Laws, Books, Journals and Academic Manuscripts. Based on the results of the research, it is known that the procedure for the formation of the law in this case the revision of the KPK law does not go through the procedures or stages as regulated in "Law no. 15 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislative Regulations”, among others, the stages of planning, drafting, discussing, ratifying or determining, and enacting so that there are a lot of mistakes and juridical defects in the revision of the Law. KPK. And it was concluded that the urgency of the revision of “Law no. 30 of 2002, regarding the KPK, firstly that "Law 30 of 2002" is no longer in accordance with the times, the dynamics of the law and the constitutional system of the Republic of Indonesia, secondly that law enforcement related to the eradication of corruption is based on "Law 30 of 2002". , often raises various legal problems, and the third point is that the provisions regarding the investigative authority carried out by the KPK, based on "Law 30 of 2002", have contradicted the general provisions of criminal law, so that the old KPK Law must be revised. It is hoped that the President as Head of State and Head of Government needs to establish a PERPU as an effort to integrate political interests and the dynamics of national law. On the other hand, if PERPU cannot be a solution to solving problems, then the Constitutional Court is the last door of justice sought by the community, through the Judicial Review mechanism. the fifth "The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia". Even in every agenda for the formation of laws, in this case the revision of the KPK Law, it is obligatory to involve the active participation of the people in order to produce legal products with a responsive character. Keywords: Revised KPK Law, Corruption Eradication Commission *Postgraduate Student of Syiah Kuala Law School **The Head of Supervision Commission ***The Members of Commission