Wildan Dinullah Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Magister Kenotariatan 2022 id Indonesia

Theses

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, apabila debitur cidera janji pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri. Namun dalam praktiknya banyak hambatan dalam pelaksanaan eksekusinya, seperti adanya peralihan hak atas tanah yang diakibatkan adanya pembatalan hibah orang tua kepada anak berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iah. Sehingga mengakibatkan kedudukan dari Sertifikat Hak Tanggungan menjadi tidak jelas dan kreditur kesulitan melakukan eksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari pembatalan hibah atas tanah yang telah dibebankan dengan Hak Tanggungan, kekuatan eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan yang objeknya telah dibatalkan kepemilikannya, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur terhadap objek jaminan Hak Tanggungan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan didukung oleh data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum bagi tergugat atas pembatalan akta hibah yang tanahnya masih dalam status penjaminan adalah hilangnya hak atas tanah miliknya, sedangkan bagi pemegang hak tanggungan terjadi ketidakpastian akan pelunasan hutang serta ketidakjelasan mengenai status Hak Tanggungan tersebut. Berdasarkan sifat droit de suite Sertifikat Hak Tanggungan masih mempunyai kekuatan eksekutorial meskipun berobjekkan tanah hibah yang telah dibatalkan oleh pengadilan sehingga pemegang Sertifikat Hak Tanggungan masih dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan. Upaya hukum yang dapat ditempuh kreditur untuk mendapatkan kembali pelunasan atas piutangnya adalah melalui upaya non-litigasi dan litigasi berupa gugatan perdata berdasarkan pada Pasal 1131 KUHPerdata ataupun peninjauan kembali. Disarankan agar Hakim dalam memutus perkara haruslah mempertimbangkan keadilan dan akibat hukum yang timbul bagi para pihak agar tidak menimbulkan kerugian. Hendaknya pemegang Hak Tanggungan tetap melakukan eksekusi terhadap objek jaminan meskipun akta hibah beserta Sertifikat Hak Tanggungan telah dibatalkan. Sebaiknya bank memilih untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung guna mendapatkan kepastian hukum dalam mendapatkan pelunasan atas piutangnya. Keywords: Kekuatan Eksekutorial, Hak Tanggungan, Akta Hibah. DEEDS SHARIA MORTGAGES - LAW 346.043 64 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 104444 2022-09-15 16:11:13 2025-08-14 10:37:31 machine generated