Iskandar Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Program Studi Magister Ilmu Hukum 2022

Theses

Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 98/Pdt.P/Pn.Bna tertanggal 14 Juli 2017 telah mengabulkan permohonan atas kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Rumah lantai dua yang terletak di jalan Prada Utama Desa Prada kecamatan Syiah kuala Kota Banda Aceh Milik Mawardy Nurdin yang sebelumnya telah diputus dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor : 57/Pid.Sus/TPK/Pn.Bna dan telah berkekuatan hukum tetap. Terbitnya penetapan tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap ahli waris Mawardy Nurdin, namun disisi lain penetapan tersebut bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor: 57/Pid.Sus/TPK/Pn.Bna yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya eksekusi Putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 98/Pdt.P/Pn.Bna, serta untuk menjelaskan penerapan Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 98/Pdt.P/Pn.Bna yang mengakibatkan eksekusi terhadap putusan yang telah berkuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait penetapan pengadilan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan serta data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 98/Pdt.P/Pn.Bna tertanggal 14 Juli 2017 yakni Pasal 19 UU Tipikor dan bukti-bukti berupa sertifikat hak milik nomor 2037 atas nama Mawardy Nurdin yang diterbitkan tahun 2009 dan keterangan 2 (Dua) orang saksi Bernama Bahagia (sopir alm) dan Nurul Iman (kerabat alm). Dilihat dari kedudukannya Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 98/Pdt.P/Pn.Bna lebih kuat dari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor : 57/Pid.Sus/TPK/Pn.Bna yang hingga saat ini belum dapat dilakukan eksekusi. Bahwa Penundaan eksekusi yang dituangkan Hakim Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan, sifatnya merupakan kebijakan (discretionair), dengan demikian merupakan kebebasan bertindak (discretionare bevoegheid) yang diberikan undang-undang kepada Hakim Pengadilan Negeri. Sehingga disarankan Negara melalui Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Banda Aceh dapat mengajukan upaya perlawanan untuk membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 98/Pdt.P/Pn.Bna tertanggal 14 Juli 2017. Kata kunci: Penetapan Pengadilan, Permohonan, Eksekusi. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 104339 2022-09-14 23:57:31 2022-09-16 09:48:43 machine generated