Putri Fajrianuari Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Magister Kenotariatan 2022

Theses

TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK YANG TANAHNYA DALAM STATUS PERALIHAN Putri Fajrianuari Yusri** Dahlan*** ABSTRAK Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa sertifikat hak milik merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang dikeluarkan oleh BPN. Namun dalam praktiknya keberadaan sertifikat hak milik ini seringkali menimbulkan sengketa, seperti misalnya terdapat hak pihak lain dibagian tanah yang telah bersertifikat dibuktikan dengan surat hibah di bawah tangan. Hal ini tentu akan menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum terhadap para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kekuatan hukum sertifikat hak milik atas tanah yang telah dikeluarkan oleh BPN terkait dengan adanya hak pihak lain yang dibuktikan dengan surat hibah di bawah tangan, dampak terhadap para pihak pemegang hak milik sertifikat dan yang tidak mendapatkan hak milik terhadap tanah tersebut dan tanggung jawab BPN terhadap pembuktian hak pihak lain terhadap sertifikat yang telah dikeluarkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 11337 yang dimiliki oleh HS dan EM mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai alat bukti sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan. Dampak sosial dari sengketa tanah ini memberikan kerugian materil maupun immateril kepada para pihak, sedangkan dampak hukumnya adalah pembatalan atau penguatan status kepemilikan atas tanah yang telah bersertifikat. BPN hanya bertanggungjawab terhadap kesalahan terkait dengan pengeluaran sertifikat selama dapat dibuktikan memang adanya unsur kesalahan pada pihak BPN dan tidak bertanggungjawab terhadap kesalahan pada dokumen-dokumen pendukung yang dibawa oleh pemohon. Hendaknya pihak yang merasa mempunyai hak atas sebagian bidang tanah tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan agar pengadilan dapat memutuskan mengenai kekuatan pembuktian dari surat hibah di bawah tangan tersebut. Hendaknya AA dan AM serta masyarakat pada umumnya ketika telah melakukan perbuatan hukum terhadap tanah untuk langsung mendaftarkan hal tersebut ke BPN setempat. Hendaknya BPN lebih teliti lagi dalam melakukan pengecekan data administrasi dari pemohon maupun dalam melakukan pengecekan lapangan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa dikemudian hari. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Badan Pertanahan Nasional, Sertifikat Tanah. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 104295 2022-09-14 17:12:28 2022-09-16 09:00:12 machine generated