Shintya Netria Putri Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum (S2) 2022 id Indonesia

Theses

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN TERHADAP BEKAS SUAMI YANG SAKIT MENTAL (Studi Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa) Shintya Netria Putri Dr. Darmawan, S.H., M.Hum. Dr. Iman Jauhari, S.H.,M.Hum. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Namun gugatan pembagian harta bersama tersebut terdapat beberapa permohonan gugatan yang tidak diterima oleh hakim, seperti dalam Putusan Nomor:130/Pdt.G/2020/MS-Lgs Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa menyatakan gugatan pembagian harta bersama oleh Penggugat tidak dapat diterima karena tergugat telah ditetapkan berada di bawah pengampuan Penggugat dan belum dilakukan pencabutan. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pembagian harta bersama akibat perceraian terhadap tergugat di bawah pengampuan. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak penggugat terhadap harta bersama dengan tergugat di bawah pengampuan. Untuk mengetahui upaya hukum untuk melindungi hak penggugat terhadap harta bersama yang dikuasai oleh tergugat di bawah pengampuan. Penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris yang terdiri dari penelitian lapangan (field research) yang dilakukan melalui serangkaian wawancara dengan responden dan informan yang terkait dengan objek penelitian. Pengaturan hukum pembagian harta bersama akibat perceraian terhadap tergugat dengan gangguan jiwa yaitu diatur pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suami istri masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang para pihak tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Perlindungan hukum pembagian harta bersama akibat perceraian terhadap tergugat di bawah pengampuan dalam Putusan Nomor:130/Pdt.G/2020/MS-Lgs tidak berjalan optimal karena gugatan pembagian harta bersama oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasannya Tergugat ditetapkan berada di bawah pengampuan Penggugat dan belum dilakukan pencabutan atas penetapan tersebut, sehingga penggugat tidak bisa memperoleh haknya atas harta bersama pasca perceraian. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penggugat untuk memperoleh haknya terhadap harta bersama yang dikuasai oleh tergugat atau mantan suaminya dalam perkara Nomor 86/Pdt.G/ 2020/MS.Lgs yaitu mengajukan pencabutan penetapan di bawah pengampuan, mengajukan sita jaminan terhadap harta bersama, mengajukan kembali permohonan pembagian harta bersama ke Mahkamah Syar’iyah, dan mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan. Disarankan kepada Penggugat untuk mengajukan pencabutan di bawah pengampuan mantan suaminya agar dapat mengajukan kembali gugatan pembagian harta Bersama. Kepada Kuasa Hukum Penggugat agar mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta bersama. Kepada Majelis Hakim agar lebih teliti dalam menangani perkara terutama dalam gugatan perceraian. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Harta Bersama, Perceraian ISLAMIC LAW DIVORCE - LAW 346.016 6 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 104170 2022-09-14 10:13:59 2022-09-15 15:57:01 machine generated