Electronic Theses and Dissertation

Salah satu prasarana yang pasti dibutuhkan bagi setiap pengendara adalah jasa parkir, tetapi yang terjadi di Kota Banda Aceh saat ini yaitu dengan masih adanya perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi di dalam karcis parkir. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa tanggung jawab tersebut tidak boleh diberikan kepada konsumen. Adanya perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi tersebut, karena adanya asas kebebasan berkontrak dan kebebasan ini hanya dikuasai oleh salah satu pihak yang lebih kuat. Dasar hukum dari kebebasan berkontrak ini adalah Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pengelola parkir atau perjanjian baku pada karcis parkir dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan klausula baku yang mengandung eksonerasi oleh pelaku usaha jasa parkir di Kota Banda Aceh.
Penulisan skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat, dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.
Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaan perlindungan kepada konsumen parkir di Kota Banda Aceh belum terlaksana dengan baik. Dari beberapa konsumen parkir masih merasa dirugikan, dari segi pelayanan ataupun dalam bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pengelola parkir. Yang mempengaruhi pencantuman perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi ini, karena telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2013, dan agar adanya ketegasan bahwa ada jenis yang tidak dapat dituntut apabila terjadi kerugian pada konsumen parkir.
Disarankan kepada pengelola parkir atau juru parkir untuk dapat memberikan tanggung jawab kepada konsumen parkir, agar terpenuhinya hak-hak dari pada konsumen parkir. Dan sebaiknya aturan yang ditetapkan pada Perwal Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 13 ayat (1) untuk dapat di revisi, karena aturan tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta pencantuman perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi tersebut dikatakan batal demi hukum.

One of the infrastructures that is definitely needed for every driver is parking services, but what is happening in Banda Aceh City today is that there is still a standard agreement containing an exoneration clause in the parking ticket. Basically in the Consumer Protection Law Article 18 Paragraph (1) letter (a) states that the responsibility should not be given to consumers. The existence of a standard agreement containing the exoneration clause is due to the principle of freedom of contract and this freedom is only controlled by one of the stronger parties. The legal basis for this freedom of contract is Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code. This study aims to determine the form of parking manager responsibility or standard agreement on parking tickets and to find out what factors influence the use of standard clauses containing exoneration by parking service businesses in Banda Aceh City. The writing of this thesis uses a type of empirical juridical research method, namely research is carried out on the actual situation or real conditions that have occurred in the community, with the aim of knowing and finding the facts and data needed. Based on the results of the study, the implementation of protection for parking consumers in the city of Banda Aceh has not been carried out properly. From some parking consumers still feel disadvantaged, in terms of service or in the form of compensation provided by the parking manager. What affects the inclusion of a standard agreement containing this exoneration clause, because it is in accordance with the rules set by the Banda Aceh Mayoral Government Number 6 of 2013, and so that there is firmness that there are types that cannot be prosecuted in the event of a loss to parking consumers. It is recommended to the parking manager or parking attendant to be able to give responsibility to parking consumers, so that the rights of parking consumers are fulfilled. And it is better if the rules stipulated in Perwal Number 6 of 2013 Article 13 paragraph (1) can be revised, because these rules have violated the provisions stipulated in the Consumer Protection Law, and the inclusion of standard agreements containing the exoneration clause is said to be null and void.